DPRD Samarinda Dukung Penuh Sekolah Rakyat

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tercatat sebagai salah satu dari lima daerah di Indonesia yang dinilai paling proaktif dalam melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 (Inpres 8/2024) tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Selain itu, Samarinda juga termasuk dalam 53 kabupaten/kota yang dianggap paling siap dalam menyukseskan program pembangunan Sekolah Rakyat, berdasarkan hasil verifikasi dari pemerintah pusat.
Saat ini, Pemkot Samarinda tengah melakukan berbagai persiapan secara optimal untuk mendukung implementasi program Sekolah Rakyat tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Sri Puji Astuti, menyambut baik program ini karena dinilai mampu memberikan solusi atas masih adanya anak putus sekolah di Kota Tepian akibat kendala ekonomi.
“Program ini sangat bagus, karena itu kami di Komisi IV memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat,” ujar Sri Puji Astuti kepada wartawan di Kantor DPRD Samarinda, Sabtu (26/04/2025).
Sekolah Rakyat merupakan sarana pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lokasi pembangunan sekolah tersebut dipastikan akan berada di wilayah Palaran, Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pembangunan fisik Sekolah Rakyat akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Pada tahap awal, jumlah peserta didik yang akan diterima sebanyak 100 orang, dengan data calon siswa telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda.
Seluruh kebutuhan peserta didik selama proses pembelajaran akan ditanggung oleh Pemkot Samarinda, sedangkan pembangunan fisik sekolah akan didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Andi Harun berharap, keberadaan Sekolah Rakyat dapat memperluas akses pendidikan yang merata bagi masyarakat Samarinda, khususnya dari kalangan ekonomi kurang mampu. []
Himawan Yokomunarno.