Penanganan Longsor di Berau Dinilai Lambat, DPRD Minta BPBD Lebih Aktif Berkoordinasi
TANJUNG REDEB — Penanganan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Berau, seperti Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, dan Kecamatan Gunung Tabur, dinilai belum maksimal. Padahal, Wakil Bupati Berau, Gamalis, telah meninjau langsung lokasi terdampak beberapa waktu lalu.
Salah satu korban longsor, Jupita, mengungkapkan bahwa sejauh ini bantuan dari pemerintah hanya berupa logistik, sedangkan upaya penanganan teknis yang mendesak masih belum terlihat.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan bahwa bencana tidak bisa ditunda penanganannya.
Ia mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau agar lebih aktif mengoordinasikan berbagai pihak dalam membantu warga terdampak.
“Penanganan bencana tidak bisa menunggu. Kalau anggaran terbatas, BPBD harus mengoordinir dunia usaha, masyarakat, media, dan para pakar. Ini bukan hanya tugas pemerintah saja,” kata Thamrin, Senin (28/4/2025).
Menurutnya, sebagai koordinator penanggulangan bencana di daerah, BPBD harus mampu menjalin kerja sama efektif dengan berbagai instansi dan pihak swasta untuk mempercepat pemulihan, termasuk dalam penyediaan alat berat.
“Kalau butuh alat berat, bisa berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), atau menjalin kerja sama dengan pengusaha setempat,” lanjutnya.
Thamrin juga menekankan pentingnya BPBD segera melaporkan perkembangan situasi kepada Bupati atau Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD Kabupaten, agar ada tindakan cepat dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Berau, Musyhadi Mundi, mengakui bahwa sejauh ini penanganan baru sebatas distribusi logistik.
Ia menyebut kolaborasi dengan DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta perusahaan swasta baru berjalan di wilayah Sambaliung, sedangkan di Teluk Bayur belum terlaksana.
“Kami mendorong lurah dan camat untuk lebih aktif mengomunikasikan kebutuhan kepada perusahaan-perusahaan sekitar, supaya penanganan dapat dilakukan melalui gotong royong,” ujar Musyhadi.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana di Berau perlu dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. []
Nur Quratul Nabila A
