3000-an Pelajar Yang Tak Masuk Negeri Akan Disubsidi

Ada sekitar 3000-an pelajar Balikpapan yang tak tertampung di sekolah negeri. Mereka terpaksa masuk ke swasta. Pemkot Balikpapan turun tangan dan berencana mensubsidi mereka.

BALIKPAPAN – Akibat daya tampung sekolah negeri tidak cukup untuk menampung sekitar 3000 siswa-siswi yang lulus sekolah tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan anggaran sekitar Rp 8 miliar untuk mensubsidi siswa-siswi Balikpapan untuk masuk ke sekolah swasta.

Muhaimin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Adapun besaran dana per siswa yakni untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Rp 1 juta per siswa dan sekolah menengah umum dan kejuruan sebesar Rp 1,5 jt per siswa.

Persyaratan sekolah swasta yang yang akan direkomendasikan mendapat subsidi untuk siswa yang tidak tertampung di negeri harus satu digit (satu tingkat) di bawah negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, sekolah swasta yang bisa mendapat subsidi, harus sekolah yang sudah berkualitas atau minimal levelnya satu tingkat di bawah sekolah swasta.

Sementara Abdulloh, Ketua DPRD Balikpapan, ketika dikonfirmasi diusai buka bersama dengan jajaran Pemkot Balikpapan, di aula Rumah Jabatan Walikota pada Sabtu (20/06), mengatakan, akan mendukung program Pemkot Balikpapan yang mesubsidi siswa siswi Balikpapan untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta. Anggaran sekitar Rp 8 miliar akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015.

“Ini akibat fasilitas pendidikan yang ada belum berbanding lurus dengan angka kelulusan dengan sekolah yang ada di Balikpapan. Diperkirakan sekitar 3.000-an siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri mulai dari sekolah dasar sampai menengah kejuruan akan disubsidi untuk bersekolah di sekolah swasta,” kata Abdulloh.

Ketika ditanya apakah anggaran Rp 8 miliar tersebut tidak terlalu besar? Abdulloh menjawab, itu semua untuk rakyat, kenapa tidak? “Sambil membenahi dan membangun terus sarana prasarana pendidikan di mana jumlah kelulusan tahun sebelumnya sekitar 6000-an yang tidak tertampung di negeri dan tahun sekitar 3000-an ini agar nantinya jumlah kelusan minimal bisa break even (sebanding, red) atau minimal sesuai dengan jumlah sekolah yang ada,” papar politisi partai Golkar ini. [] Irwanto Sianturi

PDF 📄