DKP Kukar Pacu Produktivitas Nelayan dengan Program Prioritas 2025

KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggenjot sejumlah program prioritas tahun 2025 untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Fokus utama meliputi penyediaan sarana prasarana perikanan dan pendampingan kelompok nelayan di wilayah setempat.

Kepala DKP Kukar Muslik mengungkapkan, pembangunan infrastruktur pendukung menjadi salah satu program unggulan. “Yang pasti pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung tetap menjadi prioritas, seperti pembangunan TPI, Balai Benih Ikan (BBI), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), serta Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT),” jelas Muslik, Selasa (25/02/25).

Program lain yang sedang berjalan adalah penyelesaian proyek Hatchery Integrated Coastal Resources Initiative (HICRI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). DKP juga menargetkan penyelesaian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) sebelum tahun 2026. “Selain itu, alat tangkap ramah lingkungan juga akan dibagikan kepada nelayan dan pembudidaya untuk meningkatkan produktivitas,” tambah Muslik.

Tahun 2024 lalu, DKP Kukar telah melampaui target dengan memfasilitasi sekitar 25 ribu nelayan dan pembudidaya ikan. Angka ini melebihi rencana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun, mengingat total nelayan dan pembudidaya di Kukar mencapai 35 ribu orang, masih ada sekitar 10 ribu yang belum mendapatkan bantuan.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan dukungan pada 2025 dengan harapan bisa semakin mendorong semangat dan produktivitas nelayan Kukar,” tegas Muslik. Program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan nelayan tetap menjadi prioritas utama DKP tahun ini.

Joko, pembudidaya ikan di Kelurahan Panji, membenarkan manfaat program DKP. “Tahun lalu, kami mendapat bantuan berupa pakan ikan dan jaring untuk budidaya ikan lele. Semoga tahun ini program bantuan tetap berjalan, karena sangat bermanfaat bagi kami,” ungkapnya.

DKP Kukar bertekad memperluas jangkauan bantuan di tahun 2025 agar lebih banyak nelayan yang merasakan manfaat program pemerintah. Selain bantuan fisik, DKP juga akan meningkatkan program pembinaan dan pendampingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan yang diberikan.[]

Suryono.