Abdul Mu’ti Tegaskan MBG Tetap Berlanjut Meski Ada 4.000 Kasus Keracunan

JAKARTA – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka setelah Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melaporkan sebanyak 4.000 siswa menjadi korban keracunan dalam delapan bulan terakhir. Data tersebut memunculkan desakan agar pemerintah menghentikan sementara program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Pusat Ekonomi dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menegaskan bahwa persoalan ribuan korban keracunan tidak boleh dipandang sebatas angka statistik. Ia menilai, ada persoalan struktural yang jauh lebih mendasar terkait tata kelola program.

“Kami mendorong agar setelah evaluasi, setelah dihentikan sementara, kemudian dievaluasi,” ujarnya dalam diskusi Indef secara daring, Kamis (4/9/2025).

Farras menambahkan, kasus keracunan hanya salah satu bagian dari persoalan. Menurutnya, kelemahan perencanaan dan pengawasan di berbagai daerah telah memunculkan banyak temuan di lapangan.

Sejumlah pemberitaan media, katanya, mengungkap mulai dari masalah bahan mentah yang dipasok ke SPPG atau dapur umum, dugaan penggunaan minyak babi pada nampan MBG, hingga praktik mark-up anggaran yang bahkan diakui Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, pemerintah tetap menyatakan komitmen melanjutkan MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengakui adanya kasus keracunan, namun menilai hal itu harus menjadi bahan koreksi, bukan alasan penghentian program.

“Bahwa ada berbagai peristiwa, sebagian anak-anak keracunan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi,” ujar Mu’ti di Masjid Agung Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Jumat (5/9/2025).

Mu’ti menegaskan, MBG akan tetap berjalan dengan sejumlah penyempurnaan. Pemeriksaan capaian gizi pun disiapkan untuk menilai efektivitas program, meski jadwalnya belum dipastikan.

“Pemeriksaan bisa lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan atau mitra lainnya,” imbuhnya.

Adapun pemerintah berencana memperluas cakupan MBG dengan peningkatan anggaran signifikan. Dari Rp71 triliun pada tahun ini, alokasi dana diproyeksikan melonjak menjadi Rp335 triliun dalam APBN 2026. Namun, Indef menilai jika kelemahan mendasar tidak dibenahi, pembengkakan anggaran justru berpotensi menambah jumlah korban.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah. Di satu sisi, program MBG diproyeksikan sebagai upaya memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai eksekusi yang tergesa-gesa tanpa pengawasan ketat dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan siswa. []

Nur Quratul Nabila A