Absen Berbulan-bulan, Putra Bolsonaro Kehilangan Kursi DPR Brasil

BRASILIA – Dewan Perwakilan Rakyat Brasil resmi mencopot Eduardo Bolsonaro dari jabatannya sebagai anggota majelis rendah parlemen. Keputusan tersebut diambil setelah Eduardo dinilai melanggar ketentuan kehadiran sidang karena absen dalam jangka waktu yang berkepanjangan.

Langkah pencopotan itu menandai dinamika politik baru di Brasil, sekaligus menegaskan penegakan disiplin institusional di tengah sorotan internasional terhadap keluarga mantan Presiden Jair Bolsonaro. Berdasarkan dokumen yang diperoleh AFP, Eduardo telah melampaui batas ketidakhadiran yang diizinkan oleh parlemen Brasil, sehingga kehilangan hak mempertahankan kursinya.

Sejak Februari lalu, Eduardo Bolsonaro diketahui tidak pernah menghadiri sidang di Brasilia. Ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan keputusannya menetap di Amerika Serikat untuk melakukan lobi politik. Ia berupaya mencari dukungan dari Washington terkait kasus hukum yang menjerat ayahnya, Jair Bolsonaro, yang kini menjalani hukuman penjara.

Upaya lobi internasional itu, meski sempat menarik perhatian sejumlah kalangan politik Amerika Serikat, dinilai tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran aturan kehadiran parlemen. Otoritas legislatif Brasil tetap berpegang pada ketentuan internal yang berlaku bagi seluruh anggota dewan tanpa pengecualian.

Hingga keputusan pencopotan diumumkan, belum ada pernyataan resmi dari Eduardo Bolsonaro maupun pihak keluarga Bolsonaro terkait langkah parlemen tersebut. Sikap diam ini memicu berbagai spekulasi politik, terutama mengenai strategi keluarga Bolsonaro ke depan dalam menghadapi tekanan hukum dan politik yang semakin kuat.

Sementara itu, Jair Bolsonaro sendiri masih menjalani hukuman 27 tahun penjara sejak November lalu atas dakwaan merencanakan upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Kasus ini menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah politik Brasil modern.

Dalam perkembangan terpisah, parlemen Brasil pada Rabu (17/12/2025) menyetujui rancangan undang-undang yang berpotensi mengurangi masa hukuman Bolsonaro. Namun, Presiden Lula da Silva menyatakan akan menggunakan hak vetonya terhadap undang-undang tersebut.

Dalam pernyataannya pada Kamis (18/12/2025), Lula menegaskan sikapnya untuk menolak pengurangan hukuman itu, sebagaimana dilaporkan The Guardian. Sikap ini memperlihatkan komitmen pemerintah Brasil dalam menjaga supremasi hukum dan mencegah preseden yang dinilai dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kasus Bolsonaro juga menarik perhatian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump secara terbuka menyebut proses hukum terhadap Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir”, istilah yang juga pernah ia gunakan saat menghadapi tuduhan kolusi dalam pemilu AS 2016.

Hubungan Brasil-AS sempat memanas ketika Trump memberlakukan tarif 40 persen terhadap ekspor Brasil pada Agustus lalu. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap pasar kopi global. Namun, tarif itu sebagian besar dicabut pada November setelah pertemuan Trump dan Lula pada Oktober.

Pemerintahan Trump juga sempat menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes, yang memimpin persidangan Bolsonaro. Sanksi tersebut telah dicabut pada awal bulan ini, menandai meredanya ketegangan diplomatik antara kedua negara. []

Siti Sholehah.