Adu Jotos Warnai Pelantikan Menteri Baru Erdogan

JAKARTA — Ketegangan politik di Turki kembali menjadi sorotan setelah terjadi kericuhan di parlemen menyusul pelantikan Menteri Kehakiman yang baru. Insiden itu memperlihatkan memanasnya hubungan antara partai berkuasa dan oposisi, terutama terkait penunjukan Jaksa Agung Istanbul, Akin Gurlek, ke posisi strategis di bidang peradilan.

Situasi memuncak ketika sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi berupaya menghalangi proses pengucapan sumpah jabatan Gurlek. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Oposisi menilai pengangkatan itu kontroversial mengingat rekam jejak Gurlek yang sebelumnya menangani berbagai perkara besar yang melibatkan tokoh-tokoh oposisi.

Saat suasana di ruang sidang semakin tegang, sejumlah anggota parlemen terlihat saling dorong. Beberapa di antaranya bahkan terlibat adu jotos. Kericuhan itu terjadi di tengah sidang resmi parlemen, mencerminkan polarisasi politik yang semakin tajam di negara tersebut.

Sebagai Jaksa Agung Istanbul, Gurlek sebelumnya memimpin persidangan terhadap sejumlah anggota Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama di Turki. Proses hukum tersebut sejak lama menuai kritik dari kalangan oposisi yang menuding adanya muatan politik dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Meski mendapat penolakan keras, Gurlek tetap melangsungkan pengucapan sumpah jabatan. Ia terlihat dikelilingi oleh anggota parlemen dari partai berkuasa yang memberikan dukungan selama prosesi berlangsung.

Di saat yang sama, Presiden Erdogan juga melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk Mustafa Ciftci, Gubernur Provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah restrukturisasi pemerintahan yang diumumkan pada Rabu (11/02/2026) waktu setempat.

Perkembangan ini terjadi di tengah sorotan terhadap penanganan kasus korupsi yang menyasar ratusan pejabat daerah dari wilayah yang dikelola CHP. Salah satu nama yang paling disorot adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Ia ditangkap tahun lalu dan disebut-sebut sebagai salah satu rival politik utama Erdogan dalam kontestasi nasional.

Pemerintah Turki menegaskan bahwa lembaga peradilan bekerja secara independen dan bebas dari intervensi politik. Namun, kritik dari oposisi terus bergulir, terutama terkait independensi institusi hukum dalam menangani perkara yang melibatkan tokoh-tokoh politik.

Penunjukan pejabat baru di sektor hukum dan keamanan ini berlangsung ketika Turki tengah membahas kemungkinan reformasi konstitusi. Selain itu, pemerintah juga disebut sedang mendorong inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Parlemen Turki diperkirakan akan membahas dan mengesahkan sejumlah reformasi yang dinilai penting untuk mendukung agenda tersebut. Namun, insiden ricuh di parlemen menjadi sinyal bahwa jalan menuju konsensus politik masih akan diwarnai dinamika dan ketegangan yang tidak sederhana. []

Siti Sholehah.