Afif: Cegah Banjir, Stop Lempar Tanggung Jawab

ADVERTORIAL – Masalah banjir yang terus membayangi Kota Samarinda tidak bisa dipandang sebagai tanggung jawab sepihak. Persoalan ini membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga lembaga legislatif.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyuarakan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam merespons persoalan ini secara lebih sistemik dan menyeluruh. “Masalah banjir ini harus selesai dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak,” kata Afif saat ditemui di Samarinda, Jumat (30/05/2025).

Menurut Afif, kolaborasi antarpemerintah bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan agar langkah penanganan banjir tidak berjalan parsial. Ia pun telah mengusulkan kepada pimpinan komisinya agar Wali Kota Samarinda diundang dalam forum diskusi resmi bersama DPRD guna membahas solusi jangka panjang. “Saya sudah sampaikan pada Ketua Komisi II DPRD untuk mengundang Wali Kota Samarinda untuk duduk bersama,” tegasnya.

Afif menilai, perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur pengendalian banjir harus berbasis data dan partisipatif. Proyek seperti normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, serta pembenahan sistem drainase semestinya tidak hanya dilakukan secara teknis, tapi juga melibatkan para pemangku kepentingan di lapangan.

Ia mengusulkan agar pihak-pihak seperti dinas teknis, akademisi, LSM, hingga komunitas warga terdampak turut dilibatkan sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, pendekatan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Bagi Afif, penanganan banjir bukan semata soal infrastruktur, melainkan menyangkut hak dasar warga atas lingkungan yang aman dan sehat. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang diberi mandat dan sumber daya cukup untuk bekerja lintas sektor dan lintas wilayah. “Penanganan banjir harus menjadi agenda yang prioritas dan ini menyangkut keselamatan serta kesejahteraan warga, maka tidak boleh lagi ada saling lempar tanggung jawab,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi menunjukkan peran aktif melalui bantuan keuangan (Bankeu) dan dukungan kebijakan lintas kabupaten/kota. Menurutnya, selama penanganan masih berjalan sendiri-sendiri, persoalan banjir di Samarinda hanya akan menjadi lingkaran masalah yang berulang.

Dengan menekankan pentingnya koordinasi dan keberpihakan anggaran, Afif optimistis bahwa banjir di Samarinda bukanlah persoalan tanpa solusi. Asalkan ada kemauan politik yang kuat dan komitmen lintas sektor, ia percaya upaya penanggulangan dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan. []

Penulis: Selamet