Agusriansyah Soroti Tambang dan Perkebunan dalam Banjir Kutai Timur

ADVERTORIAL – Sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Timur masih dilanda banjir dengan debit air yang terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Desember 2025, Kecamatan Telen, Batu Ampar, dan Bengalon tercatat sebagai wilayah dengan dampak paling parah. Sementara itu, Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong mulai merasakan dampak banjir menyusul tingginya curah hujan pada dasarian II Desember 2025.

Banjir yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat, merendam permukiman, menutup akses jalan, serta menyebabkan kerugian material bagi warga. Sejumlah fasilitas umum turut terdampak, termasuk ruas jalan penghubung antarwilayah yang sulit dilalui akibat genangan air.

Pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat, relawan, dan unsur terkait lainnya terus melakukan penanganan darurat. Bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, serta perlengkapan darurat lainnya telah disalurkan kepada warga terdampak guna meringankan beban masyarakat selama masa banjir.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Komisi IV sekaligus legislator dari daerah pemilihan Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan, menegaskan perlunya langkah mitigasi banjir yang lebih serius dan terencana. Dalam wawancara resmi pada Jumat (12/12/2025), ia menyampaikan bahwa upaya penanganan tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata.

“Kami sudah memantau kondisi di lapangan. Pemerintah bersama komunitas telah bergerak menyalurkan bantuan, tetapi ke depan harus ada kebijakan publik yang lebih kuat untuk mitigasi banjir. Cuaca ekstrem ini tidak bisa dianggap persoalan lokal semata, melainkan persoalan bangsa,” ujarnya.

Agusriansyah menjelaskan bahwa banjir mulai meningkat sejak awal Desember dan berpotensi terus berlanjut seiring masih tingginya intensitas hujan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan langkah pencegahan jangka menengah dan panjang.

“Mitigasi harus dilakukan dengan analisis menyeluruh, mulai dari pengerukan sungai, pembangunan drainase lebar, kanal, waduk, hingga pengelolaan sampah. Semua stakeholder harus duduk bersama agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” katanya.

Lebih lanjut, Agusriansyah menyoroti faktor lingkungan yang dinilainya turut memperparah kondisi banjir, termasuk aktivitas pertambangan dan perkebunan. Ia menilai penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menjadi langkah krusial untuk meminimalkan risiko bencana.

“Kita tidak bisa menafikan bahwa tambang dan perkebunan menjadi faktor penting penyebab banjir. Karena itu, analisis AMDAL harus diperkuat agar dampak lingkungan bisa ditangani dengan lebih baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bencana banjir tidak hanya terjadi di Kutai Timur, tetapi juga melanda sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur, seperti Berau, Kutai Kartanegara, dan Samarinda.

“Ini bukan sekadar musibah lokal. Banyak nyawa dan harta benda masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus menjadikan mitigasi banjir sebagai persoalan serius yang dikaji bersama provinsi dan pusat,” katanya.

Agusriansyah berharap pemerintah daerah segera memperbaiki fasilitas penunjang serta infrastruktur publik yang rusak akibat banjir. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana desa dan anggaran daerah secara tepat sasaran untuk penanganan bencana.

“Kita diberi akal dan kewenangan untuk mengatur bumi dengan baik. Jangan meremehkan peristiwa ini, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan kondisi debit air yang masih tinggi di sejumlah kecamatan, masyarakat Kutai Timur diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah. Penanganan banjir diharapkan tidak hanya bersifat darurat, tetapi menjadi momentum memperkuat kebijakan mitigasi bencana jangka panjang di Kalimantan Timur. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum