Ahmad Yani: APBD Kukar Triliunan Belum Maksimal Dongkrak PAD

ADVERTORIAL – Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar), yang setiap tahun berkisar antara Rp10 triliun hingga Rp12 triliun, dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani, menilai perlu ada perubahan pola dalam mengelola keuangan daerah agar dana yang dikeluarkan juga memberi manfaat ekonomi jangka panjang.

“Selama ini kita mengeluarkan uang triliunan, tapi tidak ada yang kembali. Seharusnya PAD kita naik, minimal ada yang kembali ke kas daerah,” ujar Yani, Kamis (07/08/2025). Ia menyebut, meskipun proyek pembangunan fisik berjalan, kontribusinya terhadap kas daerah masih sangat kecil.

Menurut Yani, salah satu kelemahan utama ada pada badan usaha milik daerah (BUMD) yang belum diberdayakan secara maksimal. Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga bagaimana setiap proyek bisa menghasilkan nilai tambah. “Coba lihat, masa kontraktor biasa bisa untung, tapi BUMD kita tidak dilibatkan? Seharusnya ada ‘kontraktor negara’ dari BUMD sendiri yang ikut proyek-proyek daerah,” tegasnya.

Ia mencontohkan, dari anggaran infrastruktur senilai Rp1 hingga Rp2 triliun, setidaknya Rp500 miliar seharusnya bisa kembali menjadi PAD apabila BUMD turut berperan aktif. Menurut Yani, Kukar memiliki sumber daya yang melimpah, mulai dari sektor tambang, migas, hingga pertanian dan jasa, yang seharusnya mampu dikelola oleh BUMD secara lebih profesional.

“Kita punya sumber daya. Kita juga bisa menjadi pemasar, pengelola, bahkan investor. Tinggal bagaimana niat dan manajemen kita dalam mengelolanya,” katanya.

Yani menambahkan, pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi baru yang menghubungkan kebijakan anggaran dengan orientasi bisnis. Pembangunan, katanya, tidak boleh berhenti pada selesainya bangunan semata, melainkan harus dihitung dampak ekonominya terhadap masyarakat dan kas daerah.

“Jangan sekadar membangun lalu selesai. Harus ada perhitungan dampak ekonominya. Apa yang bisa dikembalikan ke daerah? Itu yang selama ini belum ada,” jelasnya.

DPRD Kukar, lanjut Yani, siap mendorong regulasi dan dukungan kebijakan agar BUMD lebih agresif memanfaatkan peluang yang ada. “Kita ingin APBD yang besar ini kembali dalam bentuk PAD. Bukan hanya habis, tetapi menjadi kekuatan ekonomi daerah. DPRD sudah memikirkan, tinggal eksekutif yang menindaklanjuti,” pungkasnya.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum