Airlangga Temui Dubes AS, Pemerintah Andalkan Diplomasi dan Perkuat TIFA Hadapi Kebijakan Trump
JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan akan mengedepankan jalur diplomasi dalam menanggapi kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah produk dari Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan tarif resiprokal Pemerintah AS hingga upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara.
“Indonesia memilih tidak mengambil langkah retaliasi, melainkan mendorong jalur negosiasi secara aktif, seperti yang juga dilakukan negara-negara ASEAN lainnya,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya.
Ia menyebut revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS yang telah berlaku sejak 1996 sebagai instrumen utama dalam merespons kebijakan tersebut.
Dalam kerangka itu, Indonesia mengajukan sejumlah inisiatif, termasuk pelonggaran hambatan non-tarif (NTMs), seperti relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi dari perusahaan AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft.
Pemerintah juga akan mengevaluasi sejumlah kebijakan pembatasan dan larangan ekspor-impor (Lartas), serta mempercepat proses sertifikasi halal untuk produk-produk dari AS.
Airlangga menyampaikan, Indonesia siap memberikan insentif fiskal dan non-fiskal guna menjaga keseimbangan neraca perdagangan.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di tengah tekanan tarif tinggi dari AS.
Menanggapi hal itu, Dubes Kamala menyatakan kesiapan pemerintah AS untuk membuka ruang dialog lebih lanjut.
“Kami telah berkomunikasi dengan USTR dan Department of Commerce terkait inisiatif Indonesia. Kedutaan siap memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak strategis lainnya,” ujarnya.
Airlangga menutup pertemuan dengan menegaskan pentingnya menjaga hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan.
“Amerika Serikat adalah mitra strategis. Dengan dialog terbuka dan kerja sama yang erat, kita bisa merumuskan solusi bersama,” katanya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta Deputi Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon. []
Nur Quratul Nabila A
