Akses Jalan Menamang Kiri Jadi Sorotan DPRD Kukar

ADVERTORIAL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Sugeng Hariadi, mendorong perusahaan yang beroperasi di Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, untuk segera memperbaiki jalan utama yang menjadi tumpuan aktivitas masyarakat.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan kondisi jalan yang menghubungkan RT 05 dan RT 06 di desa tersebut kini cukup memprihatinkan. Ketika hujan turun, permukaan jalan menjadi licin dan sulit dilalui kendaraan, bahkan pejalan kaki pun kerap kesulitan. Situasi ini, menurutnya, telah menghambat mobilitas warga untuk bekerja, mengantar anak sekolah, dan mengurus administrasi ke kantor desa.

“Masyarakat sangat bergantung pada jalan ini, baik untuk pergi berkebun, mengantar anak sekolah, maupun mengurus administrasi ke desa,” ujarnya, Jumat (05/09/2025).

Sugeng menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ruas tersebut karena statusnya masih menjadi aset konsesi perusahaan. Ia menambahkan, langkah perbaikan oleh pemerintah baru mungkin dilakukan bila jalan itu sudah melalui proses hibah. “Kalau aset itu sudah dihibahkan, barulah bisa dibangun. Tetapi proses hibah juga membutuhkan tahapan dan waktu,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Sugeng meminta perusahaan yang memegang konsesi agar turun tangan melakukan pemeliharaan. Menurut dia, perusahaan yang beroperasi di sekitar desa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menjaga sarana yang digunakan masyarakat sehari-hari. “Kami di DPRD Kukar memohon agar pihak perusahaan segera turun tangan memperbaiki jalan tersebut, karena keberadaannya sangat mendesak bagi warga,” tegasnya.

Selain masalah jalan, Sugeng juga mengungkapkan hasil inspeksi lapangan yang menemukan persoalan lain di Menamang Kiri, seperti kebutuhan air bersih dan pasokan listrik yang belum memadai. Ia mendesak agar pemerintah daerah bersama perusahaan memperkuat koordinasi dan menyusun langkah nyata demi pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. “Koordinasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan sangat penting, supaya warga bisa merasakan pembangunan yang adil dan merata,” pungkasnya.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum