Akuntabilitas OPD Dipertanyakan, DPRD Kaltim Tekan Tindak Lanjut BPK

ADVERTORIAL – Upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi pembahasan serius di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam rapat kerja Komisi I bersama Inspektorat Daerah dan Sekretariat DPRD Kaltim di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (13/08/2025), terungkap masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan masih ada temuan BPK yang belum ditindaklanjuti meski sudah bertahun-tahun.

“Ada yang dua sampai tiga tahun temuan LHP-nya belum ditindaklanjuti oleh OPD tertentu, kami akan mendorong ini agar ada rapat khusus yang konsen kepada tindak lanjut dari hasil LHP BPK RI,” ujar Salehuddin kepada awak media saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (15/08/2025).

Menurutnya, tujuan rapat kerja itu tidak hanya sebatas mengevaluasi laporan kinerja, tetapi juga memastikan adanya penguatan dalam mekanisme pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Dengan langkah tersebut, Salehuddin berharap penggunaan anggaran tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan perencanaan.

“Melakukan proses penguatan terkait dengan proses pencegahan yang terutama, terkait kinerja-kinerja keuangan, program kegiatan mereka, selama tahun 2025 ini sampai di bulan Agustus ini,” jelas legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara itu.

Ia juga menilai forum evaluasi semacam ini sebaiknya digelar secara rutin. Dengan begitu, OPD dapat terbiasa menyampaikan laporan secara terbuka mengenai capaian, kendala, serta rencana program kerja. Praktik ini dianggap penting untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Berharap mendapatkan gambaran program kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2025 yang telah menjadi agenda rutin, meliputi apa saja yang sudah berjalan, kemudian apa yang belum, problemnya, realisasi kegiatannya, tantangannya, sekaligus juga prognosis kegiatan yang mereka akan usulkan tahun 2006,” tutup politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum