Alice Rufo: Perubahan di Iran Harus Datang dari Rakyatnya

JAKARTA — Pemerintah Prancis menegaskan sikapnya terhadap krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di Iran dengan menempatkan dukungan moral dan diplomatik sebagai prioritas utama. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Alice Rufo, menyatakan bahwa opsi intervensi militer bukanlah langkah yang diutamakan Paris, meskipun tekanan internasional meningkat seiring laporan penindakan keras terhadap demonstran di negara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Rufo di tengah mencuatnya ancaman intervensi militer Amerika Serikat terhadap Iran, menyusul tindakan aparat keamanan Iran dalam merespons gelombang protes yang telah menewaskan ribuan orang. Dalam wawancara di program politik Le Grand Jury, Rufo menekankan pentingnya solidaritas internasional tanpa mencampuri kedaulatan rakyat Iran.

“Saya pikir kita harus mendukung rakyat Iran dengan cara apa pun yang kita bisa,” kata Alice Rufo dalam siaran politik Le Grand Jury dilansir AFP, Senin (26/01/2025).

Meski demikian, Rufo menegaskan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah solusi yang diutamakan Prancis. “Intervensi militer bukanlah pilihan utama,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “terserah rakyat Iran untuk menyingkirkan rezim ini”.

Pemerintah Prancis juga menyoroti kesulitan komunitas internasional dalam memverifikasi skala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Iran. Rufo menyesalkan pemadaman internet berskala nasional yang dinilai menghambat upaya pendokumentasian kejahatan massal terhadap warga sipil.

Lebih dari 90 juta penduduk Iran dilaporkan mengalami keterbatasan akses internet sejak pemerintah memberlakukan pemadaman pada 8 Januari, di tengah meluasnya aksi protes. Dalam kondisi tersebut, aparat keamanan dituding melakukan penindakan brutal terhadap demonstran. Sejumlah kelompok hak asasi manusia mencatat ribuan korban tewas, sementara LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia memperkirakan jumlah korban jiwa dapat melampaui 25.000 orang.

Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan angka korban tewas mencapai 3.117 orang, termasuk 2.427 yang disebut sebagai martir. Istilah tersebut digunakan untuk membedakan anggota pasukan keamanan dan warga sipil yang dinilai tidak bersalah dari mereka yang oleh pemerintah disebut sebagai perusuh yang diklaim mendapat hasutan dari Amerika Serikat dan Israel.

“Rakyat Iran menolak rezim mereka. Nasib rakyat Iran adalah milik rakyat Iran sendiri, dan bukan tugas kita untuk memilih pemimpin mereka,” kata Rufo.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya melontarkan ancaman serangan militer terhadap Iran sebagai respons atas penindakan tersebut. Namun, sikap itu belakangan dilaporkan melunak setelah Teheran menyatakan menangguhkan sejumlah eksekusi yang direncanakan.

Gelombang protes di Iran sendiri bermula dari ketidakpuasan ekonomi yang mencuat pada 28 Desember 2025 di Teheran. Dalam perkembangannya, demonstrasi tersebut berubah menjadi gerakan nasional yang menuntut diakhirinya sistem pemerintahan ulama yang telah berkuasa sejak Revolusi Iran 1979. []

Siti Sholehah.