Ananda: Banjir Bukan Sekadar Genangan

PARLEMENTARIA – Banjir yang terus membayangi Kota Samarinda bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan cermin dari lemahnya tata kelola perkotaan dan belum solidnya koordinasi lintas pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, yang menyoroti minimnya pendekatan strategis dalam menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.

Menurutnya, penanganan banjir selama ini masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah. Hal itu diperparah dengan buruknya infrastruktur dasar, seperti drainase tersumbat dan jalan lingkungan yang rusak. “Masalahnya bukan sekadar air tergenang, tapi tidak adanya langkah terintegrasi yang menyentuh akar permasalahan. Pendekatannya masih bersifat responsif, bukan preventif,” ujar Ananda.

Ia menilai, ketidak terpaduan antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran membuat upaya pengendalian banjir berjalan setengah hati. Padahal, persoalan banjir membutuhkan perencanaan lintas sektoral dan sinergi yang kuat. “Kalau tidak ada peta perencanaan yang jelas, maka pembangunan hanya akan jadi tambal sulam. Provinsi perlu menyalurkan bantuan anggaran secara tepat sasaran, berdasarkan prioritas wilayah terdampak,” tegasnya.

Blueprint atau rancangan induk pengendalian banjir, kata Ananda, seharusnya menjadi acuan utama setiap pembangunan infrastruktur kota. Tanpa perencanaan yang matang, proyek hanya berisiko menjadi buang-buang anggaran dengan dampak minim. “Fokus kita bukan hanya memperbaiki saluran air atau jalan rusak, tapi bagaimana membangun sistem yang mampu mencegah banjir sejak awal. Itu yang masih belum terlihat secara konsisten,” pungkasnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kota seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan proyek simbolik atau seremonial belaka. Aspirasi warga yang selama ini terdampak banjir perlu dikaji serius dan dijadikan dasar penentuan kebijakan.

Ke depan, menurut Ananda, reformasi tata kelola perkotaan mutlak dibutuhkan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap pola perencanaan, pengawasan proyek infrastruktur, dan pemanfaatan ruang kota. Penanganan banjir tidak cukup dilakukan secara sporadis, melainkan harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pencegahan, bukan sekadar penanggulangan.

Penulis: Selamet