Andi M. Ishak: BPNT Berperan Penting Jaga Konsumsi Rumah Tangga Rentan

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat peran dalam pengawasan dan fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai bagian dari upaya nasional dalam melindungi kelompok rentan dari dampak fluktuasi harga dan tekanan ekonomi global. Program ini merupakan kelanjutan dari bantuan sembako yang kini dikembangkan lebih terstruktur untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa BPNT ditujukan bagi keluarga yang tidak tercakup dalam Program Keluarga Harapan (PKH), namun tetap tergolong rentan secara sosial dan ekonomi. “BPNT, yang dulu dikenal sebagai bantuan sembako, diberikan sebagai stimulus tambahan bagi kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Selasa (17/06/2025).

Andi menambahkan, data penerima manfaat program ini sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan survei sosial ekonomi nasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan dalam verifikasi, pendampingan, serta memastikan distribusi tepat sasaran. “Kami di provinsi hanya menerima laporan dari daerah dan memastikan penyalurannya tidak terlambat serta sesuai dengan daftar penerima manfaat,” jelasnya.

Program BPNT tidak menyasar kategori keluarga termiskin yang umumnya telah tercakup dalam skema bantuan lain seperti PKH melainkan ditujukan sebagai pelengkap untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga lapisan rentan. “Ini bukan untuk kelompok paling bawah yang sudah masuk kategori penerima PKH atau intervensi lainnya, tapi sebagai tambahan jaring pengaman bagi kelompok yang masih membutuhkan,” tambah Andi.

Dari data tahun sebelumnya, penerima BPNT di Kaltim justru tercatat lebih banyak dibandingkan PKH. “Kalau PKH sekitar 60 ribu keluarga, maka BPNT bisa mencapai 100 ribu lebih. Penyalurannya dilakukan bertahap sebanyak empat kali dalam setahun,” sebutnya.

Meski demikian, Andi mengakui bahwa dinamika teknis di lapangan, termasuk perubahan data dan perbedaan realisasi di setiap tahap, menjadi tantangan tersendiri. “Biasanya, jika ada keterlambatan atau data belum masuk pada tahap awal, maka akan dikompensasi pada tahap akhir. Semua keputusan tetap ditentukan oleh pusat, dan kami hanya mengawal agar distribusinya berjalan lancar,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen menjaga sinergi lintas sektor untuk memastikan program BPNT benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan. Dengan ketidakpastian ekonomi global dan potensi naik-turunnya harga pangan, BPNT diyakini menjadi salah satu instrumen vital dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Kaltim. []

Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim