Anggota DPRD Kukar Soroti Kualitas Layanan BPJS Kesehatan

ADVERTORIAL – Perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap BPJS Kesehatan tidak hanya tertuju pada rencana kenaikan iuran, tetapi juga pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Anggota Komisi IV, Hj Fatlon Nisa, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan harus menjadi fokus utama sebelum membahas tarif baru.

Menurut Fatlon, masih banyak keluhan dari peserta BPJS mengenai keterbatasan cakupan layanan. Beberapa penyakit tidak ditanggung sepenuhnya, sehingga peserta tetap harus mengeluarkan biaya tambahan meskipun rutin membayar iuran. “Jangan sampai masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS merasa kecewa. Kalau iuran naik, harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal,” ujarnya pada Sabtu (30/08/2025).

Legislator Fraksi PDI-P ini menekankan bahwa perbaikan layanan bukan sekadar keinginan, tetapi tuntutan yang tak bisa ditawar. DPRD, kata Fatlon, selalu berpihak pada masyarakat agar aspirasi terkait kebutuhan kesehatan benar-benar terakomodasi. Ia menilai program BPJS harus mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh peserta.

“Kehadiran BPJS harus memberikan manfaat nyata. Jika banyak jenis penyakit masih di luar tanggungan, maka manfaat yang dirasakan masyarakat akan berkurang. Kepercayaan masyarakat bisa menurun kalau layanan terbatas sementara iuran justru naik. Hal ini tentu akan menjadi kontraproduktif,” jelasnya.

Fatlon juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif BPJS Kesehatan Cabang Kukar dalam mendengar keluhan peserta. Menurutnya, setiap masukan masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem layanan. “Kalau layanan ditingkatkan, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan tentunya lebih rela untuk berkontribusi,” tambahnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin negara. Oleh karena itu, BPJS tidak boleh melupakan misi utamanya sebagai penopang kesehatan rakyat, bukan sekadar mengelola masalah iuran. Fatlon menegaskan, keberlanjutan program BPJS sangat bergantung pada kualitas layanan yang dirasakan masyarakat, yang pada gilirannya akan menjaga partisipasi aktif peserta dan meningkatkan kepercayaan publik.[]

Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum