Anwar Ibrahim Nilai Penangkapan Maduro oleh AS Langgar Hukum Internasional

KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan sikap tegas terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah operasi militer. Menurut Anwar, tindakan tersebut tidak hanya mencederai kedaulatan Venezuela, tetapi juga berpotensi merusak tatanan hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi hubungan antarnegara.

Pernyataan itu disampaikan Anwar melalui akun X resminya pada Minggu (04/01/2026). Dalam unggahannya, Anwar menekankan bahwa Malaysia memandang serius perkembangan situasi di Venezuela dan menilai langkah AS sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

“Saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat yang luar biasa luas dan bersifat tidak biasa. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat,” ujarnya.

Anwar menilai penangkapan seorang kepala negara yang masih menjabat melalui operasi eksternal bersenjata merupakan preseden berbahaya. Menurutnya, praktik semacam itu berisiko melemahkan batasan hukum yang mengatur penggunaan kekuatan antarnegara serta dapat memicu ketidakstabilan global.

Dalam pernyataannya, Anwar secara tegas mendesak agar Presiden Maduro dan istrinya segera dibebaskan tanpa syarat. Ia menilai penahanan tersebut tidak dapat dibenarkan, apa pun alasan politik atau keamanan yang dikemukakan.

“Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya. Hal itu mengikis batasan mendasar terhadap penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar menekankan bahwa rakyat Venezuela memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan politik mereka tanpa campur tangan asing. Ia mengingatkan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri merupakan salah satu pilar utama hukum internasional yang harus dihormati oleh semua negara.

Dalam konteks tersebut, Anwar menegaskan posisi Malaysia yang konsisten menghormati kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara. Ia juga mendorong agar ketegangan yang terjadi diselesaikan melalui jalur diplomasi, bukan kekuatan militer.

“Malaysia menganggap penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebagai hal yang terpenting untuk hubungan damai antar negara. Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa membahayakan lebih lanjut,” ujarnya.

Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada Sabtu (03/01/2026) diketahui merupakan puncak dari ketegangan berkepanjangan antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan pemerintah Venezuela. Trump selama ini menuduh Maduro mendukung kartel narkoba dan menyebutnya sebagai pemimpin yang tidak sah.

Namun, sejumlah negara dan pengamat internasional menilai langkah AS tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan regional yang lebih luas serta memperburuk krisis politik dan kemanusiaan di Venezuela. Pernyataan Anwar Ibrahim pun menambah daftar pemimpin dunia yang secara terbuka mengkritik keras tindakan Washington dan menyerukan penyelesaian damai melalui mekanisme internasional. []

Siti Sholehah.