APBD Kukar 2026 Disesuaikan, Prioritas pada Sektor Produktif
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran tahun 2026 agar selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, visi Kukar Idaman Terbaik, serta program prioritas nasional. Penyesuaian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dalam kegiatan Pemaparan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun 2026 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (30/10/2025).
Menurut Aulia, rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertujuan untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal daerah terkini, yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya realisme dalam penyusunan anggaran agar setiap program tetap berjalan efektif tanpa menimbulkan defisit fiskal.
“Asumsi penerimaan APBD Kukar tahun 2026 diperkirakan berkisar antara Rp6,5 hingga Rp7 triliun. Angka ini mengalami penyesuaian dari rencana awal RKPD sebesar Rp7,5 triliun,” jelas Aulia.
Dalam arah kebijakan anggaran 2026, Pemkab Kukar menitikberatkan pada tiga fokus utama. Pertama, memastikan standar pelayanan minimal di berbagai sektor publik dapat terakomodasi secara memadai. Kedua, menjamin keterlaksanaan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita. Ketiga, mengimplementasikan secara menyeluruh program-program dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang menjadi fondasi pembangunan daerah.
Melalui 17 program dedikasi yang tercantum dalam Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar menargetkan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aulia menegaskan sektor-sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yang harus terus diberdayakan melalui intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Penyesuaian ini bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pembangunan daerah agar benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, penyusunan RKPD sebelumnya belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kukar 2025–2030 yang kini hampir rampung. Karena itu, harmonisasi antara rencana tahunan dan rencana jangka menengah menjadi penting agar visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik dapat terwujud secara berkesinambungan.
Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap perencanaan anggaran 2026 tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. []
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Aulia Setyaningrum
