APBD Turun Rp300 Miliar, Ini Strategi Pemkab Paser

PASER — Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat berdampak langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2026. Meski total anggaran mengalami penurunan signifikan dibanding proyeksi awal, Pemerintah Kabupaten Paser menegaskan roda program prioritas tetap berputar.

Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menyatakan, tahun anggaran 2026 menjadi fase awal pemerintahan saat ini untuk membuktikan efektivitas pengelolaan fiskal di tengah keterbatasan. Ia menekankan bahwa penurunan anggaran tidak otomatis menggerus komitmen pemerintah daerah terhadap agenda pembangunan utama.

“Ini justru menjadi ujian pertama bagi kami. Dengan kondisi fiskal yang ada, pemerintah daerah dituntut lebih cermat agar program prioritas tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Ikhwan, Jumat (28/11/2025).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Paser 2026 telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berdasarkan dokumen tersebut, total APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,9 triliun.

Dari jumlah itu, pendapatan daerah mencapai Rp3,6 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307 miliar, pendapatan transfer Rp3,2 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp70 miliar. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,8 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp2,1 triliun, belanja modal Rp1,3 triliun, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer Rp395 miliar. Selain itu, pembiayaan daerah ditopang oleh penerimaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp300 miliar, serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah senilai Rp20 miliar.

Jika dibandingkan dengan rancangan awal sebelum pemangkasan TKD, total APBD Paser 2026 mengalami penurunan hampir Rp300 miliar. Pada rancangan awal, APBD diproyeksikan mencapai Rp4,1 triliun dengan pendapatan transfer sebesar Rp3,5 triliun.

Ikhwan mengakui kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian, khususnya pada sektor belanja yang membutuhkan dana besar. Namun ia menegaskan, sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.

“Bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar tetap kami amankan. Untuk infrastruktur, kami akan memilah ulang mana yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Ikhwan, strategi penganggaran 2026 diarahkan agar 11 program prioritas yang tertuang dalam visi dan misi Paser Tuntas tetap berjalan, meski dengan skema pelaksanaan yang lebih selektif dan efisien. []

Red04