APKLI Dukung Oka Mahendra JK Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo
APKLI : Mohammad Zaini (songkok putih) Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Probolinggo, mewakili para pedagang kaki lima menyatakan dukungannya kepada Oka Mahendra Jati Kusumo, SE, MM sebagai Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2024-2029(Foto : Istimewa)
PROBOLINGGO, Prudensi.com-Pasca Rapat Pleno DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, Sabtu 27 Juli 2024 yang mengusulkan lima kadernya memperebutkan sebagai pimpinan (ketua) DPRD periode 2024-2029, masing-masing Oka Mahendra Jati Kusumo, H. Wahid Nurahman, Bambang Robianto, Joko Wahyudi dan Nurul Laila Kusnia, belakangan kabarnya nama terakhir mengundurkan diri dari pencalonan, otomatis tersisa empat calon yang saat sekarang diusulkan ke DPP Partai Golkar.
Sementara itu DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Probolinggo buka suara terkait hangatnya berita perihal pencalonan sebagai ketua DPRD Kabupaten Probolinggo.
Bahkan Prudensi.com menerima langsung pernyataan sikap DPD AKLI melalui ketuanya Mohammad Zaini secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Oka Mahedra Jati Kusomo, SE, MM.
“Saya selaku Ketua DPD AKLI Kabupaten Probolinggo menyatakan dukungan kepada Mas Oka Mahendra JK sebagai Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2024-2029, para pedagang kaki lima kompak mendukung beliau,’’kata Mohammad Zaini, Senin (29/7/2024).
Merespon dukungan dari masyarakat, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo Oka Mahedra Jati Kusomo mengatakan, jika ada dukungan dari DPD APKLI itu sah-sah saja namanya demokrasi.
“Alhamdulillah atas dukungan dari teman-teman APKLI atau dari siapapun itu sah-sah saja bebas, namun demikian kami dalam internal partai ada mekanisme tersendiri untuk menentukan calon ketua DPRD, kemarin rapat pleno salah satunya sudah kita lalui,’’kata Oka Mahedra Jati Kusomo, Senin (29/7/2024) kepada Prudensi.com.
Masih menurut Oka Mahedra Jati Kusomo, untuk menentukan calon ketua DPRD dalam aturan Partai Golkar disebutkan jika ada salah satu kandidat didalamnya ada ketua partai, maka diprioritaskan ketua partai menduduki sebagai Ketua DPRD.
“Itu ada klausul yang menyatakan demikian, jadi jika ada kandidat ketua partai yang diusulkan sebagai pimpinan (ketua) DPRD maka ketua tersebut lebih diprioritaskan,’’pungkas Oka Mahedra Jati Kusomo.(rac)
