Arief Poyuono Desak DKPP Pecat Anggota KPU Usai Putusan MK Pilkada Kukar Diulang
JAKARTA – Kader Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai telah melakukan kesalahan fatal dalam proses pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) 2024. Ia mendesak agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat seluruh anggota KPU, baik di tingkat pusat maupun di Kabupaten Kukar, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemilihan tersebut diulang.
Menurut Arief, keputusan MK yang mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati Kukar menunjukkan adanya kesalahan besar dalam pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diuji oleh MK.
“Edi Damansyah didiskualifikasi oleh MK merupakan kesalahan besar KPU yang tidak mentaati UU dan peraturan yang sudah di uji di MK terkait,” ungkap Arief Poyuono, Selasa (25/02/2025).
Arief menilai, kesalahan yang dilakukan oleh KPU sangat serius, karena selain memicu pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kukar, juga menyebabkan kerugian negara yang harus menanggung biaya tambahan untuk penyelenggaraan pemilu ulang.
Ia menganggap bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan ketidakbenaran, tetapi juga dengan konspirasi yang dilakukan oleh anggota KPU dari tingkat pusat hingga Kukar.
“Ini sangat fatal sekali sehingga akibat konspirasi busuk anggota KPU dari Pusat hingga Kutai Kartanegara, sehingga harus diulang dan menyebabkan kerugian negara,” tegas Arief.
Menurutnya, PSU yang diharuskan ini berbeda dengan PSU yang disebabkan oleh kecurangan atau perselisihan suara, melainkan karena kesalahan yang terjadi sejak awal dalam proses pencalonan Edi Damansyah.
Sebelumnya, MK dalam putusannya menyatakan bahwa Edi Damansyah, yang telah menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama dua periode, tidak memenuhi syarat untuk maju kembali dalam Pilkada 2024. MK memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang dalam waktu 60 hari tanpa mengikutsertakan Edi Damansyah sebagai calon bupati. Keputusan ini mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Arief Poyuono yang menilai KPU telah melakukan kesalahan fatal dalam menjalankan tugasnya. []
Nistia Endah.
