AS Bahas Opsi Bayar Warga Greenland hingga Rp1,6 Miliar

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah membahas langkah strategis yang dinilai tidak lazim dalam diplomasi internasional, yakni kemungkinan memberikan pembayaran tunai kepada warga Greenland. Opsi ini dikaji sebagai bagian dari upaya Washington untuk memengaruhi arah politik Greenland agar bersedia memisahkan diri dari Denmark dan menjalin hubungan politik yang lebih erat dengan AS.

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan AS, termasuk di lingkungan Gedung Putih. Dalam diskusi internal itu, nilai pembayaran yang dipertimbangkan berkisar antara US$ 10.000 hingga US$ 100.000 atau setara Rp 168 juta hingga Rp 1,6 miliar per orang. Dana tersebut direncanakan akan diberikan secara sekaligus dalam jumlah besar, meskipun mekanisme teknis dan waktu pelaksanaannya belum ditentukan secara pasti.

Greenland merupakan wilayah otonomi di bawah Kerajaan Denmark dengan jumlah penduduk sekitar 57.000 jiwa. Jika skema pembayaran tertinggi direalisasikan, total dana yang harus disiapkan AS diperkirakan mencapai hampir US$ 6 miliar atau sekitar Rp 101 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya kepentingan strategis AS terhadap wilayah yang berada di kawasan Arktik tersebut.

Gagasan pembayaran langsung kepada penduduk Greenland mengindikasikan bagaimana pemerintahan Trump mempertimbangkan pendekatan ekonomi sebagai alat diplomasi. Langkah ini juga memperlihatkan pandangan bahwa dukungan publik lokal dapat menjadi faktor penentu dalam perubahan status politik suatu wilayah. Namun, pendekatan tersebut dinilai berisiko memicu kritik karena berpotensi dianggap mereduksi aspirasi politik masyarakat menjadi sekadar transaksi finansial.

Penolakan keras datang dari pemerintah Greenland. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan sikap negaranya terhadap wacana tersebut. “Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui media sosial. Pernyataan itu menegaskan bahwa Greenland tidak terbuka terhadap gagasan pengambilalihan atau aneksasi oleh negara lain.

Presiden Trump sendiri telah lama menyuarakan pandangan bahwa AS perlu menguasai Greenland. Ia menilai wilayah tersebut memiliki posisi strategis penting, baik dari sisi pertahanan militer maupun sumber daya alam. Greenland diyakini menyimpan kekayaan mineral yang bernilai tinggi dan relevan bagi pengembangan teknologi militer canggih, serta memiliki lokasi geografis yang krusial dalam peta geopolitik global.

Urgensi pembahasan mengenai Greenland juga disebut meningkat setelah AS melakukan operasi militer yang berani dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada awal Januari lalu. Keberhasilan operasi tersebut dianggap memberi momentum bagi pemerintahan Trump untuk mendorong agenda geopolitik lain yang telah lama diinginkan.

Meski demikian, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Greenland memang terbuka terhadap kemungkinan memisahkan diri dari Denmark, namun tidak serta-merta ingin menjadi bagian dari AS. Sikap ini mencerminkan keinginan kuat masyarakat Greenland untuk menentukan masa depan politiknya secara mandiri tanpa tekanan dari kekuatan asing.

Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland secara konsisten menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual. Mereka menilai setiap keputusan terkait status politik Greenland harus melalui proses demokratis dan menghormati kedaulatan rakyatnya.

Rencana pembayaran yang tengah dibahas di Washington itu pun menimbulkan perdebatan luas di kalangan pengamat internasional. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai bentuk diplomasi ekonomi modern, sementara pihak lain melihatnya sebagai preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara. Dengan dinamika geopolitik Arktik yang semakin kompleks, masa depan Greenland dipastikan akan terus menjadi sorotan dunia. []

Siti Sholehah.