AS Bidik Minyak Berat Venezuela di Tengah Krisis Global

JAKARTA – Serangan Amerika Serikat (AS) ke Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro membuka babak baru ketidakpastian politik dan ekonomi di negara Amerika Selatan tersebut. Langkah Washington tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan spekulasi luas mengenai masa depan sektor minyak—urat nadi perekonomian negara itu.

Presiden AS Donald Trump, sesaat setelah operasi tersebut, menyatakan bahwa AS akan “mengelola” Venezuela. Pernyataan itu segera memantik perhatian internasional, terutama karena diikuti dengan penegasan mengenai keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak besar AS dalam pengelolaan kembali industri energi Venezuela.

“Kami akan mengirim perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika Serikat, yang terbesar di dunia, untuk masuk ke sana, menginvestasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, terutama infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut,” kata Trump.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi betapa sentralnya peran minyak dalam kalkulasi geopolitik dan ekonomi AS terhadap Venezuela. Selama beberapa dekade, minyak menjadi tulang punggung ekonomi Venezuela. Sekitar 90 persen pendapatan ekspor negara itu berasal dari minyak mentah dan produk turunannya, termasuk petrokimia. Ketergantungan ekstrem ini membuat sektor energi menjadi instrumen vital bagi keberlangsungan negara, terutama di tengah sanksi internasional dan krisis ekonomi berkepanjangan.

Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel, melampaui Arab Saudi. Namun, ironi besar menyelimuti fakta tersebut. Saat ini, kontribusi Venezuela terhadap produksi minyak global bahkan tidak mencapai 1 persen. Angka ini merosot drastis dibandingkan era 1960-an, ketika Venezuela menyumbang lebih dari 10 persen produksi minyak dunia. Produksi minyaknya telah anjlok lebih dari 70 persen sejak akhir 1990-an, menempatkan negara itu di peringkat ke-21 produsen minyak global.

Kemerosotan ini berakar pada kebijakan nasionalisasi sektor energi yang digulirkan mantan Presiden Hugo Chavez. Revolusi sosialis yang dijalankan Chavez memicu campur tangan negara secara masif dalam pengelolaan perusahaan minyak nasional PDVSA. Akibatnya, korupsi meningkat, efisiensi menurun, dan investor asing hengkang. Kondisi ini diperparah oleh kecelakaan berulang di kilang dan jaringan pipa, serta sanksi AS yang diperketat sejak 2017.

Meski demikian, PDVSA masih mampu mempertahankan produksi sekitar satu juta barel per hari. Stabilitas relatif ini sebagian ditopang oleh lisensi khusus dari AS yang mengizinkan sejumlah mitra asing terbatas beroperasi dan mengekspor minyak Venezuela.

Dalam konteks inilah, peran perusahaan minyak AS kembali mencuat. Sepanjang abad ke-20, AS merupakan mitra utama sektor energi Venezuela. Namun, hampir seluruh perusahaan AS meninggalkan negara itu setelah nasionalisasi Chavez, kecuali Chevron. Perusahaan tersebut memperoleh lisensi khusus pada 2022 dan kembali mendapatkan izin produksi pada Oktober lalu di bawah pemerintahan Trump.

Trump bahkan menyebut ExxonMobil dan ConocoPhillips sebagai pihak yang akan kembali masuk. Kedua perusahaan ini sebelumnya kehilangan aset bernilai besar akibat penyitaan oleh pemerintah Venezuela dan memenangkan kompensasi miliaran dolar melalui arbitrase internasional yang hingga kini belum dibayar.

“Kami membangun industri minyak Venezuela dengan bakat, dorongan, dan keahlian Amerika, lalu rezim sosialis mencurinya dari kami,” ujar Trump, menyebutnya sebagai salah satu pencurian properti Amerika terbesar dalam sejarah.

Meski AS kini menjadi produsen minyak terbesar dunia, ketertarikan terhadap minyak Venezuela bukan tanpa alasan. Kilang-kilang AS, terutama di wilayah Teluk Meksiko, dirancang untuk mengolah minyak berat—jenis minyak yang dimiliki Venezuela dalam jumlah besar. Inilah yang membuat akses terhadap cadangan Venezuela tetap strategis bagi ketahanan energi AS.

Namun, realisasi janji Trump masih menghadapi banyak kendala. Ketidakjelasan pemerintahan pasca-Maduro, kondisi infrastruktur yang menua, sanksi internasional, serta kebutuhan investasi besar menjadi tantangan utama. Selain itu, pasar minyak global saat ini mengalami kelebihan pasokan, dengan harga yang diperkirakan terus melemah sepanjang 2026.

Di sisi lain, Cina—mitra lama Venezuela—masih memainkan peran penting. Melalui kerja sama antara CNPC dan PDVSA, sebagian besar minyak Venezuela selama ini mengalir ke Cina. Beijing mengecam keras langkah AS menyingkirkan Maduro dan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan.

Dengan demikian, masa depan minyak Venezuela tidak hanya ditentukan oleh potensi cadangan, tetapi juga oleh tarik-menarik kepentingan geopolitik antara AS, Cina, dan dinamika politik domestik Venezuela yang masih belum menemukan arah pasti. []

Siti Sholehah.