AS-Prancis Tegang, Trump Gertak Tarif 200 Persen
JAKARTA – Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Prancis kembali mencuat setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman pemberlakuan tarif tinggi terhadap sejumlah produk unggulan Prancis. Ancaman tersebut disampaikan Trump sebagai respons atas sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan enggan bergabung dalam inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas pemerintahan Trump untuk menangani konflik-konflik global.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Washington DC, Trump secara terbuka menyinggung posisi Macron yang menolak keterlibatan Prancis dalam forum internasional baru tersebut. Ancaman tarif yang disampaikan Trump dinilai sebagai upaya menekan Prancis secara ekonomi agar mengubah sikap kebijakan luar negerinya.
“Apakah dia mengatakan hal itu? Yah, tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya,” ucap Trump.
Pernyataan tersebut kemudian diikuti ancaman yang lebih konkret terhadap sektor perdagangan Prancis, khususnya produk minuman beralkohol yang selama ini menjadi komoditas ekspor unggulan negara tersebut ke pasar Amerika Serikat.
“Saya akan mengenakan tarif 200 persen terhadap wine dan sampanyenya, dan dia akan bergabung, tetapi dia tidak harus bergabung.”
Ancaman ini langsung menuai reaksi keras dari pihak Prancis. Seorang sumber yang dekat dengan Presiden Macron menyampaikan kepada AFP bahwa pendekatan semacam itu dinilai tidak pantas dalam hubungan antarnegara dan tidak akan memengaruhi kebijakan luar negeri Prancis.
“Ancaman tarif untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri kami tidak dapat diterima dan tidak efektif,” kata sumber tersebut.
Sikap Prancis untuk menolak undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian sebenarnya telah disampaikan sejak awal. Menurut sumber yang sama, Paris menilai piagam pembentukan dewan tersebut tidak hanya berfokus pada Jalur Gaza sebagaimana tujuan awal yang disampaikan Trump, melainkan memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dalam keadaan apa pun tidak dapat dipertanyakan,” sebut sumber yang dekat dengan Macron tersebut.
Dewan Perdamaian yang diumumkan Trump pekan lalu awalnya diperkenalkan sebagai mekanisme untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza pascaperang antara Israel dan Hamas. Namun, dalam dokumen piagam yang kemudian beredar kepada puluhan negara, dewan tersebut justru diarahkan untuk berperan dalam penyelesaian konflik global secara lebih luas, sebuah langkah yang dinilai berpotensi tumpang tindih dengan mandat PBB.
Selain cakupan kewenangan, aspek pendanaan Dewan Perdamaian juga menjadi sorotan. Draf piagam menyebutkan bahwa negara yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan memberikan kontribusi sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan diplomat asing karena berpotensi menciptakan mekanisme multilateral yang berbasis kekuatan finansial, bukan konsensus internasional.
Sejumlah negara yang menerima undangan AS memilih bersikap hati-hati. Para diplomat menilai inisiatif Trump dapat melemahkan peran PBB sebagai forum utama penyelesaian konflik global yang telah diakui secara internasional.
Ancaman tarif terhadap Prancis pun dinilai dapat memicu ketegangan perdagangan baru antara AS dan Uni Eropa, mengingat wine dan sampanye merupakan produk simbolik sekaligus strategis bagi ekonomi Prancis. Uni Eropa sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa kebijakan perdagangan tidak seharusnya digunakan sebagai alat tekanan politik.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana perbedaan pendekatan dalam diplomasi global dapat berkembang menjadi gesekan ekonomi dan politik, sekaligus menandai tantangan baru bagi stabilitas hubungan transatlantik di tengah berbagai krisis internasional yang masih berlangsung. [[]
Siti Sholehah.
