Bahlil Tegaskan Listrik Desa Jadi Ukuran Keberhasilan Pemerintah
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan sektor energi tidak dapat dinilai semata dari capaian statistik nasional, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat hingga wilayah paling terpencil.
Penegasan tersebut disampaikan Bahlil saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/01/2026). Dalam forum tersebut, Bahlil menekankan bahwa program listrik desa akan terus menjadi prioritas utama Kementerian ESDM selama masa jabatannya.
“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai, kabinet sukses kalau semua desa-desa, lurah-lurah itu semua dialiri dengan listrik semuanya,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari laporan capaian rasio elektrifikasi nasional yang tinggi. Ia menilai, selama masih ada desa atau wilayah yang belum menikmati aliran listrik, maka tugas negara belum sepenuhnya dijalankan.
“Sekalipun katakanlah listrik tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya menteri yang gagal, dan kita semua dalam ruangan ini menurut saya, kita harus patut untuk merenungkan diri,” ujarnya.
Bahlil juga mengingatkan bahwa Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Namun realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan energi dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terluar.
“Indonesia merdeka sudah 80 tahun, tapi masih ada saudara-saudara kita yang belum ada listrik, dan rasa itu pernah saya rasakan ketika saya lahir tanpa listrik,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut membagikan pengalaman pribadinya sebagai anak desa yang tumbuh tanpa akses listrik. Ia mengaku pernah merasakan langsung kesulitan belajar dan beraktivitas di malam hari akibat keterbatasan penerangan.
“Saya sekolah SD tidak ada listrik, pakai pelita, yang bangun pagi hitam, dan saya mendapat vitamin besar dari bapak-ibu semua anggota Komisi XII untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan agar saudara-saudara kita yang belum ada listrik semua bisa mendapat fasilitas listrik untuk seluruh Indonesia,” kata Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa pemerataan listrik bukan sekadar program pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari amanat konstitusi yang harus diwujudkan oleh negara. Ia menilai akses listrik merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
“Ini menurut saya adalah bagian daripada amanat konstitusi dan sebagai wujud daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.
Rapat kerja tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan DPR untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan tantangan elektrifikasi nasional, termasuk kendala geografis, pembiayaan, serta penyediaan energi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). DPR diharapkan dapat terus memberikan dukungan kebijakan agar target pemerataan listrik dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan. []
Siti Sholehah.
