Balikpapan Butuh SPBU 24 Jam, Kata DPRD

ADVERTORIAL – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian publik. Antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga menandakan adanya persoalan struktural dalam sistem distribusi energi di kota industri tersebut.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, La Ode Nasir, menyampaikan keprihatinan dan mendesak perbaikan menyeluruh. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili daerah pemilihan Balikpapan ini menilai bahwa ketergantungan pada satu penyedia utama BBM, yakni Pertamina, telah mempersempit ruang bagi pelayanan yang lebih efisien dan kompetitif. “Harapan ke depannya Pertamina lebih meningkatkan lagi pelayanannya dan ada kompetitor, serta perizinan di Pemerintah Kota dipermudah,” tegas La Ode saat diwawancarai di Samarinda, Jumat (30/05/2025).

Menurutnya, kehadiran pesaing dalam sektor distribusi energi sangat penting untuk memicu inovasi dan peningkatan pelayanan. Tanpa adanya kompetitor, lanjut La Ode, pelayanan bisa cenderung stagnan dan masyarakat menjadi korban dari kurangnya efisiensi. “Kompetitor itu perlu agar pelayanan tidak stagnan dan persaingan itu akan sehat sehingga memberikan keuntungan pada konsumen,” ungkapnya.

La Ode juga menyinggung soal operasional SPBU di Balikpapan yang dinilai masih terbatas, terutama pada malam hari. Minimnya SPBU yang beroperasi 24 jam dinilai memperburuk situasi, terutama saat pasokan BBM menipis atau terganggu. “Kalau SPBU 24 jam bisa diperbanyak, masyarakat tidak perlu berebut atau antre panjang hanya untuk dapat BBM,” jelasnya.

Ia mendorong agar Pemerintah Kota Balikpapan melakukan reformasi dalam sistem perizinan pendirian SPBU, yang dinilainya masih terlalu lamban dan berbelit. Langkah ini dianggap krusial demi mendukung peningkatan jumlah SPBU dan memperluas cakupan layanan energi bagi masyarakat. “Ini soal hak masyarakat dan tidak bisa dibiarkan antrean panjang jadi pemandangan biasa. Balikpapan bisa jadi kota percontohan jika Pertamina mau terbuka dan kompetitif,” katanya.

Bagi La Ode, persoalan BBM tak semata soal distribusi teknis, melainkan menyangkut hak dasar warga atas energi yang mudah diakses dan adil. Oleh karena itu, ia mengajak semua pemangku kepentingan—baik legislatif, eksekutif, hingga swasta—untuk duduk bersama dan merumuskan solusi konkret yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. []

Penulis: Selamet