Bamsoet Apresiasi Investasi Pertanian Bernilai Ratusan Triliun

JAKARTA – Upaya penguatan sektor pertanian nasional kembali mendapat sorotan positif dari parlemen. Di tengah tekanan ekonomi, bencana alam, serta tantangan sosial yang masih membayangi Indonesia sepanjang 2025, kebijakan Kementerian Pertanian dinilai tampil sebagai salah satu instrumen penting penopang stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai langkah-langkah strategis Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman layak diapresiasi karena menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.

Bamsoet menilai sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai motor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Dalam refleksi akhir tahun 2025, ia menyoroti keberanian Kementerian Pertanian dalam mendorong transformasi struktural melalui hilirisasi dan investasi berbasis komoditas unggulan nasional.

“Inisiatif Kementerian Pertanian dalam mengkreasi kebijakan yang solutif sangat layak dicermati dan dijadikan contoh. Hilirisasi produk pertanian yang diusung Menteri Amran bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru. Ini adalah jawaban konkret di tengah ancaman pengangguran,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Menurut Bamsoet, tantangan nasional sepanjang 2025 tidaklah ringan. Bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah berdampak pada sekitar 3,3 juta jiwa. Di saat yang sama, tekanan ekonomi tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Kondisi tersebut turut diperparah oleh lemahnya daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor UMKM dan manufaktur akibat masuknya produk impor ilegal.

Dalam konteks tersebut, Bamsoet memandang kebijakan pertanian tidak bisa dilepaskan dari upaya perlindungan pasar domestik dan penciptaan lapangan kerja. Ia menilai strategi peningkatan produktivitas pertanian yang dibarengi dengan upaya pemberantasan penyelundupan merupakan kombinasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini.

“Inisiatif Menteri Pertanian dalam mendorong produktivitas dalam memerangi penyelundupan adalah kombinasi solutif untuk mereduksi kompleksitas persoalan sekarang. Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian saat ini tengah menggarap strategi hilirisasi dan investasi sektor pertanian senilai Rp 371 triliun. Program tersebut difokuskan pada 14 komoditas strategis, mulai dari kelapa sawit, kelapa untuk produk VCO dan santan, tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir. Kebijakan ini diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian secara signifikan sekaligus menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi bukan semata agenda industrialisasi, melainkan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam kita keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian. Dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani, kita menciptakan nilai tambah berkali-kali lipat dan memastikan ekonomi kita tumbuh dari bawah,” tegas Mentan Amran.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.

“Falsafah ekonomi kita harus kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita harus berani mengelola kekayaan kita sendiri, melakukan hilirisasi, agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan dibawa lari ke luar negeri,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.

Dengan berbagai tantangan yang masih membayangi, kebijakan hilirisasi pertanian dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional berbasis kerakyatan menuju tahun 2026. []

Siti Sholehah.