Banjir Samarinda, DPRD Dorong Sinergi Pemprov-Pemkot

PARLEMENTARIA – Masalah banjir yang kian membebani Kota Samarinda memunculkan kesadaran baru tentang perlunya pendekatan lintas wilayah dan sektor dalam penanganannya. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, mendorong pembentukan kerja sama strategis antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim, guna merumuskan langkah konkret menghadapi krisis banjir.

Menurut Afif, yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, permintaan sinergi tersebut datang langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang berharap ada penguatan koordinasi melalui dukungan politik di level legislatif provinsi. “Pak Wali meminta dukungan dari DPRD Provinsi untuk memperkuat kerja sama ini. Saya akan menyampaikan hal ini kepada Ketua Komisi II agar bisa segera mengundang beliau dalam forum hearing,” kata Afif, Jumat (30/05/2025).

Rencana pertemuan ini dinilai strategis untuk membahas secara menyeluruh isu banjir, yang kini tak lagi bisa dipandang sebagai persoalan lokal semata. Dalam hearing yang diusulkan, Wali Kota Samarinda dijadwalkan menyampaikan berbagai kebutuhan teknis dan kebijakan, termasuk dukungan untuk sistem air bersih dan pengendalian banjir yang komprehensif. “Banjir bukan hanya permasalahan Samarinda, tapi juga menjadi isu yang dihadapi Balikpapan, Bontang, Berau, bahkan Mahakam Ulu. Maka dari itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan,” jelas Afif.

Ia mengakui, koordinasi antarpemangku kebijakan sering kali tidak berjalan optimal karena perbedaan kewenangan dan prioritas anggaran. Oleh karena itu, ia merasa berkewajiban untuk menyampaikan langsung aspirasi Kota Samarinda kepada DPRD Kaltim, terlebih karena Ketua Komisi II saat ini bukan berasal dari dapil Samarinda. “Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi II dan beliau menyambut baik rencana pertemuan ini. Kini tinggal menunggu penjadwalan hearing,” lanjutnya.

Bagi Afif, penanggulangan banjir adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa dipikul satu pihak saja. Ia menekankan bahwa solusi hanya dapat dihasilkan lewat konsensus antarlevel pemerintahan dengan dukungan penuh dari DPRD sebagai representasi rakyat. “Tidak mungkin masalah banjir ditangani sendirian oleh pemerintah kota. Harus ada koordinasi, sinergi, dan perencanaan bersama lintas pemerintahan. Ini tugas kolektif kita,” tegasnya.

Ia pun berharap forum resmi ini dapat segera digelar, agar solusi konkret bisa segera dijalankan sebelum musim hujan kembali memperburuk kondisi. “Kami berharap forum resmi ini bisa memperkuat komunikasi antara pemkot dan pemprov agar langkah-langkah strategis bisa segera dijalankan,” tutup Afif. []

Penulis: Selamet