Banjir Tewaskan 170 Orang, PM Thailand Minta Maaf

JAKARTA – Banjir besar yang melanda wilayah selatan Thailand dalam beberapa hari terakhir memunculkan tekanan kuat terhadap pemerintah pusat. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka setelah kritik publik terus meningkat seiring bertambahnya jumlah korban jiwa.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan Masyarakat, yang dikutip dari Bangkok Post dan Channel News Asia, Senin (01/12/2025), jumlah korban tewas kini mencapai 170 orang, naik delapan orang dibandingkan dua hari sebelumnya. Selain itu, 102 warga lainnya mengalami luka-luka akibat bencana yang dipicu curah hujan ekstrem.

Bencana banjir ini berdampak luas. Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana mencatat lebih dari 1,4 juta rumah tangga serta 3,8 juta warga terdampak di 12 provinsi selatan. Di antara wilayah yang paling parah terkena dampak adalah Provinsi Songkhla, dengan 131 korban tewas. Kota Hat Yai bahkan menerima curah hujan mencapai 335 mm dalam sehari, yang disebut sebagai rekor tertinggi dalam 300 tahun terakhir.

Di tengah kondisi darurat tersebut, pemerintah Thailand mengerahkan bantuan, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pembersihan infrastruktur publik. Pemerintah juga menyiapkan kompensasi hingga 2 juta Baht bagi keluarga korban meninggal, disertai program penangguhan utang serta pinjaman tanpa bunga untuk membantu pemulihan usaha dan tempat tinggal.

Namun, besarnya skala kerusakan memicu ketidakpuasan publik. Setidaknya dua pejabat lokal telah dinonaktifkan karena dinilai gagal merespons bencana secara cepat dan tepat. Kritik juga mengalir terhadap Anutin, yang dinilai lamban turun ke lapangan.

Saat mengunjungi Hat Yai dan beberapa area terdampak lainnya akhir pekan lalu, Anutin mendapat protes langsung dari warga yang merasa pemerintah tidak sigap menghadapi banjir. Menanggapi kritik tersebut, Anutin mengakui adanya kelemahan dalam penanganan krisis.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat. “Karena pemerintah tidak mampu mengurus dan melindungi mereka,” ujarnya.

Kepada wartawan, Anutin menegaskan bahwa pemerintah harus siap menerima kemarahan rakyat. “Siapa pun pasti akan marah. Kita harus menerimanya karena kesalahan terjadi dalam situasi seperti ini. Kita harus membiarkan orang-orang melampiaskan kekesalan dan meminta maaf kepada mereka,” katanya.

Ia menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. “Apa pun masalahnya, kita harus mengakui bahwa kesalahan telah terjadi, tetapi kita tidak boleh membiarkan kesalahan terulang atau lebih buruk lagi. Kita harus pulih,” tuturnya. []

Siti Sholehah.