Bentrokan Massa dan Polisi Pecah di Manila, Puluhan Ditangkap

MANILA – Ketegangan sosial di Filipina meningkat pada Minggu (21/09/2025) ketika ribuan warga turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban atas skandal proyek pengendalian banjir fiktif senilai miliaran dolar AS.

Aksi yang awalnya berlangsung damai di taman kota Manila, dengan perkiraan 50.000 peserta, berubah menjadi ricuh setelah kelompok muda bertopeng terlibat bentrokan dengan polisi anti huru-hara. Insiden ini menimbulkan penangkapan massal, kerusakan fasilitas umum, dan korban luka di kalangan aparat maupun demonstran.

Mayor Hazel Asilo, juru bicara kepolisian, menyebut bahwa sedikitnya 72 orang ditangkap, termasuk 20 anak di bawah umur. “Masih belum jelas apakah mereka benar-benar bagian dari demonstran atau hanya ingin membuat keributan,” ujarnya. Bentrokan itu menyebabkan 39 petugas polisi luka-luka, sementara sebuah truk trailer yang dipakai sebagai barikade dibakar massa.

Sejumlah saksi mata melaporkan penggunaan meriam air oleh polisi dan lemparan batu dari aparat ke arah demonstran, meski kepolisian membantah tuduhan tersebut. Suasana semakin memanas ketika massa meneruskan aksi di jalan utama EDSA, lokasi bersejarah yang menjadi pusat perlawanan People Power pada 1986 yang menggulingkan Ferdinand Marcos Sr.

Renato Reyes, penyelenggara aksi, menegaskan bahwa ada kemungkinan provokator di antara massa. “Mereka bisa saja provokator, atau memang benar-benar marah dengan apa yang terjadi,” kata Reyes. Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap masalah korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casino, menekankan bahwa tuntutan aksi ini tidak hanya soal pengembalian dana negara, tetapi juga hukuman bagi para pelaku korupsi. “Korupsi membutuhkan rakyat untuk turun ke jalan dan menyuarakan kemarahan agar pemerintah benar-benar bekerja,” ujar Casino.

Aksi ini mendapat dukungan Gereja Katolik dan diikuti oleh banyak keluarga, menambah nuansa gerakan rakyat. Manuel Dela Cerna, 58 tahun, yang pernah ikut People Power, menegaskan bahwa protes ini bukan soal politik partisan. “Ini soal uang rakyat yang dikorupsi sementara warga menderita akibat banjir,” katanya.

Skandal proyek fiktif ini mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan Juli lalu. Departemen Keuangan memperkirakan kerugian negara mencapai 118,5 miliar peso atau sekitar 2 miliar dolar AS pada 2023–2025, meski Greenpeace memperkirakan kerugian bisa mencapai 18 miliar dolar AS. Skandal ini juga memaksa Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu presiden, mundur dari jabatannya seiring penyelidikan berjalan.

Demonstrasi Minggu menyoroti kemarahan publik yang meluas terhadap praktik korupsi dan perlunya pemerintah menegakkan hukum serta transparansi dalam proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. []

Diyan Febriana Citra.