BGN Tak Ingin Ganti MBG Dengan Uang Tunai: Bantuan Uang Sudah Ada BLT, MBG Tetap Makanan Sehat

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan diganti dengan skema pemberian uang tunai. Menurutnya, bantuan berbentuk uang sudah terwakili oleh program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara MBG dirancang khusus untuk intervensi pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.

“Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada Bantuan Langsung Tunai. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” ujar Dadan usai konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/09/2025).

Ia menilai, penyaluran uang tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Dadan mencontohkan kasus di Sumatera Utara, ketika dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang seharusnya digunakan untuk biaya sekolah justru dipakai untuk kebutuhan lain. Dari pengalaman itu, ia menekankan bahwa program MBG harus dijalankan dalam bentuk makanan bergizi agar tepat sasaran.

Lebih jauh, Dadan menekankan bahwa MBG tidak hanya bertujuan memberikan asupan sehat, tetapi juga mendukung roda perekonomian lokal. Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum di tiap wilayah, kata dia, menjadi penggerak rantai pasok pangan yang memberdayakan petani dan pelaku usaha kecil. “Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” ucapnya.

Ia menjelaskan, setiap SPPG membutuhkan sekitar lima ton beras setiap bulan. Kebutuhan itu diserap langsung dari daerah penghasil beras, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan petani. “Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG,” jelas Dadan.

Dengan mekanisme tersebut, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjaga nilai tukar hasil panen petani. Pemerintah berharap, pola ini dapat membentuk ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.[]

Admin03