Bidan Sukarela di Padang Pariaman Gelar Aksi, Tuntut Kejelasan Status dan Hak Administrasi
1.500 tenaga kesehatan Fasyankes sejumlah daerah di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 5 Juli 2022. Para garda terdepan saat pandemi Covid-19 ini menuntut pemerintah untuk mengangkat mereka jadi ASN tanpa persyaratan. Sebagian tenaga kesehatan honorer tersebut sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Prima mulia
PADANG PARIAMAN – Ratusan bidan tenaga sukarela di Kabupaten Padang Pariaman menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati, Rabu (19/2/2025). Mereka menuntut kejelasan status dan hak administrasi agar dapat mengikuti ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap ketidakpastian nasib mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa mendapatkan gaji tetap dari pemerintah.
Salah satu koordinator aksi, Marni, menyampaikan bahwa para bidan sukarela berharap pemerintah daerah segera memberikan solusi konkret agar mereka mendapatkan kepastian status kepegawaian.
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi di puskesmas tanpa gaji dari pemerintah. Kami hanya ingin kepastian status agar bisa bekerja dengan lebih tenang,” ujar Marni dalam orasinya.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam perekrutan PPPK di berbagai sektor. Menurutnya, tenaga kesehatan, khususnya bidan sukarela, masih kesulitan mendapatkan akses yang sama seperti pegawai dari sektor pendidikan atau Satpol PP.
“Instansi lain, seperti guru honorer dan Satpol PP, lebih mudah mendapatkan akses menjadi PPPK. Sementara kami, yang setiap hari melayani kesehatan masyarakat, justru terabaikan,” tambahnya.
Dalam aksi ini, para bidan mendesak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Pariaman, Maizar, agar memberikan jawaban konkret terkait tuntutan mereka. Mereka berharap ada kemudahan dalam proses administrasi dan persyaratan agar mereka dapat mengikuti ujian PPPK serta memperoleh penghasilan tetap.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Sebagai gantinya, Kepala BKPSDM Maizar menerima perwakilan bidan untuk berdialog dan mendengarkan tuntutan mereka.
Usai berunjuk rasa di Kantor Bupati, para bidan melanjutkan audiensi di Kantor BKPSDM untuk membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh guna mendapatkan kejelasan status sebagai tenaga kesehatan di daerah tersebut. []
Nur Quratul Nabila A
