BSKDN-SKALA Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan di Papua

JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperluas jangkauan kemitraannya dengan berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui sinergi dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), yang kini diarahkan khusus untuk mendukung Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar bentuk kolaborasi internasional, melainkan sebuah ikhtiar bersama membangun kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Papua. Menurutnya, analis kebijakan memegang peranan kunci dalam menghasilkan keputusan publik yang berlandaskan data, berpihak pada masyarakat, serta berorientasi pada pembangunan inklusif.

“Dengan kemampuan analisis yang tepat, kebijakan yang lahir dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ujar Yusharto saat membuka sosialisasi dan lokakarya penguatan kapasitas JFAK di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Sorong, Rabu (24/09/2025).

Yusharto menilai, tantangan yang dihadapi daerah saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Banyak persoalan yang muncul akibat kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Karena itu, peran analis kebijakan menjadi penting untuk memberi masukan, menyodorkan alternatif solusi, dan mendukung pengambilan keputusan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk itu, kegiatan seperti ini menjadi salah satu milestone untuk kita bisa memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan harapan kebijakan regional didukung informasi dan data yang akurat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kolaborasi BSKDN dengan SKALA sejalan dengan tujuan besar otonomi daerah: meningkatkan daya saing, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan mengokohkan demokrasi lokal. Menurutnya, keberadaan JFAK yang memiliki keterampilan analisis memadai akan membuat kebijakan daerah lebih tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

BSKDN juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi para analis kebijakan. “Kondisi saat ini semakin kompleks, tidak bisa dilakukan pendekatan dengan cara-cara lama karena kalau dengan cara-cara yang lama kita akan menemui lebih banyak lagi permasalahan yang sama,” katanya.

Selain itu, BSKDN mendorong pemanfaatan instrumen pengukuran kebijakan seperti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dengan data berbasis indeks, pemerintah daerah memiliki tolok ukur yang jelas dalam menilai dan memperbaiki kebijakan.

Yusharto menegaskan, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi daerah dengan daya saing tinggi dan inklusif jika penguatan kapasitas aparatur terus dilakukan.

“Kami harap manfaat dari kegiatan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga berkelanjutan ke depan. BSKDN akan terus melakukan pemantauan agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara bersama-sama,” pungkasnya. []

Diyan Febriana Citra.