BUMD hingga Swasta Bersatu Perbaiki Rumah Warga
JAKARTA – Kolaborasi lintas sektor dalam program bedah rumah di Ibu Kota dinilai menjadi strategi percepatan peningkatan kualitas hunian warga, seiring keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta dalam mendukung program tersebut.
Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Pramono Anung Wibowo mendorong seluruh BUMD untuk aktif menjalankan program serupa guna memperluas dampak sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dinilai tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Pada Senin, pemerintah bersama Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (Baznas Bazis) DKI Jakarta menyerahkan 26 unit rumah hasil renovasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan milik daerah, negara, dan swasta.
“Jadi, tentunya semua BUMD diberikan kesempatan. Hari ini yang bersama-sama dengan Baznas Bazis adalah PAM Jaya, kemudian Dharma Jaya. BUMN-nya ada Pertamina, Pegadaian. Swastanya juga ada Tokio Marine dan PT Malahayati,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir Antara, Senin, (16/03/2026).
Dalam pelaksanaannya, setiap unit rumah yang direnovasi membutuhkan anggaran sekitar Rp50 juta hingga Rp55 juta. Selama proses pengerjaan, warga penerima manfaat difasilitasi tempat tinggal sementara berupa kontrakan atau kost yang biayanya ditanggung oleh Baznas Bazis.
Program ini melibatkan sejumlah pihak dengan kontribusi berbeda, di antaranya PAM Jaya sebanyak 15 unit rumah, Perumda Dharma Jaya 10 unit, PT Pertamina 8 unit, PT Pegadaian 2 unit, Tokio Marine 5 unit, dan PT Malahayati Nusantara Raya 16 unit rumah.
Secara kumulatif, sejak 2019 hingga 2025, Baznas Bazis telah merealisasikan perbaikan terhadap 3.509 unit rumah di wilayah DKI Jakarta. Rinciannya meliputi 706 unit di Jakarta Barat, 501 unit di Jakarta Pusat, 953 unit di Jakarta Selatan, 1.162 unit di Jakarta Timur, 293 unit di Jakarta Utara, serta 79 unit di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menginisiasi program serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan permukiman di Ibu Kota.
Ia menilai persoalan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui berbagai program, termasuk pembangunan rumah susun sebagai solusi jangka panjang penataan kawasan permukiman tidak layak huni.
Dengan kolaborasi yang terus diperluas, program bedah rumah diharapkan mampu menjangkau lebih banyak warga serta menjadi salah satu instrumen pengentasan kawasan kumuh di DKI Jakarta. []
Penulis: Lifia Mawaddah Putri | Penyunting: Redaksi01
