Cadangan Beras 4,2 Juta Ton, Pemerintah Pastikan Tak Impor
SOLO — Badan Pangan Nasional memastikan cadangan beras nasional saat ini dalam kondisi aman, mencapai angka 4,2 juta ton.
Penegasan ini disampaikan Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, saat konferensi pers di Kota Solo, Selasa (29/7/2025).
Dalam pernyataannya, Andriko menekankan pentingnya keberlanjutan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut, keberhasilan menjaga ketersediaan beras tanpa perlu mengandalkan impor merupakan pencapaian signifikan.
“Hari ini kita harus mengapresiasi yang dicita-citakan oleh Pak Presiden kita. Kita ingin kembali ke arah yang tadinya impor beras, kita tidak impor beras,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa hingga pertengahan 2025, pemerintah belum melakukan impor beras. Sebaliknya, stok dalam negeri yang dikelola oleh Perum Bulog tercatat sebanyak 4,2 juta ton.
Menurutnya, hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Sampai 2025 kita membuktikan sampai hari ini kita tidak impor beras. Cadangan kita 4,2 juta yang ada di Bulog. Ini adalah upaya yang ingin dikuatkan oleh pemerintah dalam rangka menuju swasembada beras,” jelas Andriko.
Tak hanya fokus pada jumlah, pemerintah juga mulai mengembangkan sistem produksi beras yang lebih ramah lingkungan.
Salah satu upaya tersebut adalah mendorong produksi beras rendah emisi karbon yang akan dikategorikan sebagai beras khusus.
“Low carbon ini menurut saya nanti bisa didalam perjalanan karena dia berkontribusi menurunkan emisi karbon, kedua bisa menghemat irigasi di lapangan. Itu nanti bisa dimasukkan beras khusus,” ucapnya.
Andriko juga menegaskan bahwa harga eceran tertinggi (HET) hanya berlaku untuk beras reguler.
Sementara itu, untuk beras kategori khusus, harga akan disesuaikan dengan kualitas dan standar tertentu yang tengah dirancang pemerintah.
“Sekarang drafnya sedang kita susun untuk standar baru beras. Mudah-mudahan satu bulan lagi bisa diundangkan,” tandasnya. []
Nur Quratul Nabila A
