Cuaca Buruk Ganggu Akses, Rasid Dorong Dana Khusus Perbaikan Jalan
ADVERTORIAL – Cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) terus memberi tekanan terhadap kondisi jalan di sejumlah kecamatan. Hujan deras yang datang tiba-tiba hingga banjir musiman sering kali merusak permukaan jalan dan mengganggu kelancaran mobilitas warga.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Abdul Rasid, menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah khusus agar kerusakan akibat bencana bisa ditangani lebih cepat. Ia menyarankan adanya pos dana darurat yang dapat dipakai tanpa melalui proses birokrasi panjang.
“Sebenarnya seharusnya memang ada alokasi dana darurat. Jadi ketika ada kerusakan, bisa segera ditangani,” ujarnya, Kamis (21/08/2025).
Rasid menjelaskan, dana darurat berbeda dengan anggaran reguler yang harus melewati berbagai tahapan. Skema ini, menurutnya, akan memudahkan pemerintah bergerak lebih cepat saat terjadi kerusakan berat, seperti jalan yang amblas atau tertutup longsor. “Ini seperti dana tanggap darurat. Kalau ada jalan rusak parah, tidak perlu menunggu lama, langsung bisa diperbaiki,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa infrastruktur jalan merupakan fasilitas vital yang keberadaannya sangat menentukan aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat. “Kalau terlambat, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ekonomi bisa terhambat, bahkan keselamatan bisa terancam,” kata Rasid.
Selama ini, kata dia, banyak laporan kerusakan yang tak segera ditindaklanjuti karena proses pencairan anggaran yang rumit. Akibatnya, jalan yang awalnya hanya berlubang menjadi semakin parah dan biaya perbaikan bertambah besar.
Dengan adanya dana khusus yang siap digunakan, Rasid berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik. “Masyarakat butuh kepastian. Jangan sampai mereka terhambat hanya karena birokrasi yang berbelit,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar perhatian tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga ke desa-desa yang masih minim akses jalan memadai. “Bukan hanya di pusat kota, tapi juga di desa-desa yang aksesnya masih terbatas,” tambahnya.
Menurut Rasid, keberadaan dana darurat adalah wujud kepedulian sekaligus tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. “Ini bukan soal anggaran semata, tapi soal kepedulian dan tanggung jawab,” pungkasnya.[]
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
