DAD Kaltim: RPJMD Harus Selaras dengan Asta Cita dan Gratispol
SAMARINDA — Harapan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025-2029 benar-benar sejalan dengan prioritas nasional dan visi pembangunan daerah disampaikan secara tegas oleh Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kaltim, Viktor Yuan.
Hal ini ia ungkapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka menyepakati rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (05/05/2025).
Menurut Viktor, forum strategis tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan lima tahun mendatang tidak hanya menyesuaikan kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan nasional. Ia menekankan, sinergi kebijakan akan menentukan seberapa efektif program-program pembangunan dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
“Kami mendorong Pemprov Kaltim agar sejalan dengan Asta Cita Presiden dan merealisasikan janji Gubernur, termasuk program Gratispol. Mahasiswa dari seluruh daerah di Kaltim harus mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan publik,” ujar Viktor dalam keterangan resminya.
Dalam pandangan Viktor, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto memuat prioritas nasional yang harus diterjemahkan secara konkret dalam dokumen RPJMD Kaltim. Karena itu, ia menilai penting agar perencanaan pembangunan lima tahun ke depan tidak berdiri sendiri, melainkan benar-benar terintegrasi dengan agenda pusat.
Selain sinkronisasi program prioritas nasional, Viktor juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program Gratispol sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang merata dan bebas biaya. Ia menyebut, keberhasilan Gratispol akan menjadi indikator nyata pembangunan inklusif yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat.
Viktor turut menyoroti aspek infrastruktur jalan sebagai pendukung utama pemerataan pembangunan dan hilirisasi ekonomi. Ia mengingatkan, konektivitas wilayah yang baik akan memudahkan akses masyarakat ke layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.
“Kalau kita ingin hilirisasi berjalan, maka konektivitas jalan adalah kunci utama. Tanpa infrastruktur, hilirisasi hanya akan menjadi wacana,” jelas Viktor yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ia menambahkan, penguatan sistem ekspor sumber daya alam non-tambang secara mandiri menjadi salah satu langkah penting agar Kaltim memiliki kedaulatan ekonomi dan tidak bergantung pada provinsi lain.
“Kaltim harus bisa mengekspor produknya tanpa bergantung pada pelabuhan provinsi lain. Ini menyangkut efisiensi logistik dan kedaulatan ekonomi daerah. Untuk itu, kami meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Viktor mengingatkan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus memberi dampak ekonomi konkret bagi warga Kaltim. “Gubernur punya visi membentuk generasi emas. Tapi itu hanya bisa terwujud jika pembangunan dilakukan secara merata dan inklusif. Tidak ada gunanya IKN berada di Kaltim kalau masyarakatnya tidak merasakan dampak ekonominya,” tutupnya.
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
