Dana Bagi Hasil Dipotong, Pembangunan Samarinda Terancam Stagnan

SAMARINDA – Kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan terhadap Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memicu reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda. Pemangkasan yang mencapai lebih dari 70 persen dinilai tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga mengancam keberlanjutan pembangunan di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Samarinda, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Sorotan tersebut disampaikan Viktor Yuan, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kebijakan pemangkasan DBH untuk Kalimantan Timur di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (11/11/2025).

Viktor menilai, keputusan pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil tidak sejalan dengan prinsip keadilan fiskal. Menurutnya, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional, khususnya melalui sektor pertambangan dan energi. Oleh sebab itu, daerah ini semestinya memperoleh alokasi DBH yang sepadan dengan kontribusinya terhadap negara.

“Kita menilai kebijakan ini sangat merugikan daerah, terutama Samarinda yang menjadi salah satu kota penggerak ekonomi di Kalimantan Timur. Pemangkasan DBH hingga 73 persen itu bukan angka kecil. Dampaknya akan terasa pada pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Viktor Yuan kepada awak media.

Ia menambahkan, berkurangnya DBH secara drastis akan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat akan ikut terdampak. Banyak program strategis yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, terancam tertunda bahkan batal dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran.

“Banyak kegiatan yang berpotensi tertunda, bahkan batal direalisasikan. Padahal semuanya sudah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat,” tegas Viktor.

Sebagai langkah strategis, Viktor mendorong agar DPRD Samarinda bersama DPRD kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur bersatu memperjuangkan hak fiskal daerah. Menurutnya, kerja sama lintas daerah dan kesatuan suara menjadi kunci untuk menegaskan posisi Kaltim di hadapan pemerintah pusat.

“Kami mendorong agar seluruh elemen pemerintahan di Kaltim bersatu menyuarakan hal ini. Jangan ada sekat politik. Ini soal kepentingan rakyat dan masa depan pembangunan daerah,” ujarnya menegaskan.

Viktor juga meminta agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kembali besarnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara.

“Kita ingin pemerintah pusat lebih adil dan bijak. Jangan sampai daerah yang memberi banyak justru paling banyak dirugikan,” tutupnya.

Rapat dengar pendapat tersebut menjadi langkah awal DPRD di berbagai tingkatan untuk merumuskan strategi bersama dalam menghadapi kebijakan pemangkasan DBH. Seluruh pihak berharap agar keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur segera terwujud, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum