Dari Tinjauan ke Aksi: Prabowo Dorong Hunian Layak di Senen
JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat penanganan permukiman tidak layak di bantaran rel kereta api kawasan Senen dengan memulai pembangunan hunian baru beserta fasilitas dasar bagi warga terdampak, menyusul instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto usai peninjauan lapangan pada akhir Maret 2026.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab persoalan hunian warga yang telah lama bermukim di sekitar jalur rel dengan kondisi terbatas. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden menugaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Perusahaan Umum (Perum) Perumnas, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut.
“Hari ini juga tim sudah bergerak untuk proses pembangunan hunian dan MCK baru yang letaknya tidak jauh dari kawasan asli tinggal mereka,” ungkap Seskab Teddy, sebagaimana dilansir Tribratanews, Jumat, (27/03/2026).
Langkah percepatan ini diambil setelah Presiden meninjau langsung kondisi permukiman di sekitar rel di wilayah Senen. Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan bahwa mereka telah tinggal di lokasi itu selama puluhan tahun dengan keterbatasan sarana tempat tinggal, termasuk kondisi atap dan sanitasi yang tidak memadai.
“Dan Bapak Presiden ingin agar warga tersebut dapat dibuatkan tempat tinggal dan MCK yang layak untuk ditempati sesegera mungkin,” ujar Seskab Teddy.
Pembangunan hunian ini tidak hanya difokuskan pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga fasilitas sanitasi berupa mandi, cuci, kakus (MCK) sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menargetkan lokasi hunian baru tetap berada dekat dengan kawasan asal agar tidak mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Keterlibatan sejumlah lembaga, mulai dari kementerian hingga badan usaha milik negara, diharapkan mempercepat realisasi proyek sekaligus memastikan standar kelayakan hunian terpenuhi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam penataan kawasan kumuh di wilayah perkotaan.
Dengan dimulainya pembangunan ini, pemerintah berharap persoalan hunian di kawasan bantaran rel dapat segera teratasi sekaligus meningkatkan keselamatan warga yang selama ini tinggal di area berisiko tinggi. []
Penulis: Redaksi | Penyunting: Redaksi01
