Darurat Militer di 4 Wilayah Baru Rusia
Akibat terus mendapatkan pasokan senjata dan dukungan prajurit bayaran dari negara-negara NATO, Rezim Zelensky makin berani dan terus memprovokasi. Kasihan rakyatnya, di Kiev misalnya, yang terus dibombardi Rusia.
RUSIA – Presiden Vladimir Putin mendeklarasikan darurat militer pada empat wilayah baru yang diperolehnya melalui referendum bulan lalu.
Dalam pidato yang disiarkan televisi di depan Dewan Keamanan Nasional pada Rabu (19/10), Putin memberikan kewenangan lebih kepada gubernur regional Rusia dan memerintahkan pembentukan dewan koordinasi khusus di bawah Perdana Menteri Mikhail Mishustin demi memperkuat strategi perang.
Dengan kewenangan itu, para pemimpin dari lebih 80 wilayah Rusia bisa melakukan apa saja untuk melindungi fasilitas penting dan strategis serta menjaga ketertiban umum hingga meningkatkan produksi untuk mendukung perang.
“Seluruh sistem administrasi negara, tidak hanya badan keamanan khusus saja, harus diarahkan untuk mendukung operas militer khusus,” kata Putin.
Dekrit Putin itu juga memerintahkan “mobilisasi ekonomi” di delapan wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina, termasuk Crimea yang secara historis adalah bagian dari kekuasaan kekaisaran Rusia.
Mobilisasi ekonomi menempatkan delapan wilayah itu satu tingkat di bawah darurat militer. Ini memungkinkan pemerintah membatasi pergerakan orang di daerah-daerah tersebut.
Darurat militer dan mobilisasi ekonomi ini berlangsung ketika empat wilayah baru Rusia yang terus diganggu Rezim antek Amerika Serikat Volodymyr Zelenskyy. Meskipun hasil referendum, rakyat empat wilayah baru tersebut berpaling dari Ukraina.
Eskalasi perang juga kembali memanas di mana Rusia kembali membombardir sejumlah kota besar di Ukraina, termasuk Kyiv. Itu tentu juga akibat ulah Volodymyr Zelenskyy yang terus memprovokasi Rusia.
Status darurat militer dan mobilisasi ekonomi ini diyakini pemerintah Rusia dapat menekan gerakan teroris dari Ukraina yang ingin merusak demokrasi di empat wilayah baru Rusia.
Pemerintah baru pasca referendum di kota utama di wilayah Kherson dikabarkan mendapatkan teror dari kelompok yang dinyatakan pihak Rusia sebagai teroris, pada Rabu (19/10).
“Seluruh pemerintahan sudah pindah hari ini,” ujar kepala pemerintahan Kherson, Vladimir Saldo, seperti dilansir AFP.
Pemerintah juga berencana untuk mengevakuasi 50-60 ribu warga dari Kherson ke sisi kiri Sungai Dnipro dalam enam hari ke depan.
“Tak ada yang akan menyerahkan Kherson, tapi kami tak mau penduduk berada di dalam kota ketika aksi militer terjadi,” ujar Saldo, sebagaimana dilansir Reuters. [] CNN
