Delapan Jalan Kabupatan Paser Butuh Bankeu
ADVERTORIAL – Meski sebagian besar jalan provinsi di Kabupaten Paser kini telah dikategorikan dalam kondisi baik, hal tersebut tidak serta-merta menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengendurkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Kaltim. Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Abdurrahman KA, menegaskan bahwa komitmen penganggaran untuk jalan tetap harus dijaga demi pemerataan pembangunan antarwilayah.
Menurut Abdurrahman, kondisi jalan provinsi yang kini mencapai 99 persen dalam kategori “mantap” bukan berarti kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Paser telah terpenuhi sepenuhnya. Ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah ruas strategis yang meski berstatus jalan kabupaten, memegang peranan penting dalam mendukung konektivitas wilayah maupun distribusi ekonomi antarwilayah.
“Kalau kita lihat, ruas jalan provinsi di Paser saat ini memang hampir 99 persen mantap. Tapi jangan sampai karena sudah mendekati 100 persen, lalu anggaran dari provinsi tidak turun lagi ke Paser. Kita tetap butuh dukungan untuk percepatan pembangunan,” kata Abdurrahman saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Ia menyebutkan bahwa saat ini hanya dua ruas jalan di Paser yang berstatus jalan provinsi, yakni Janju–Pondong dan Lolo–Bekoso–Tanah Priok. Keduanya telah masuk program pemeliharaan rutin dan kondisinya tergolong baik. Namun delapan ruas jalan lain yang masih berstatus kabupaten dinilai sangat layak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi karena perannya yang vital.
“Kalau dihitung berdasarkan estimasi dari Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, red) Kabupaten Paser, total anggaran untuk delapan ruas jalan itu sekitar Rp1,2 triliun. Ini bukan angka kecil, tapi penting untuk konektivitas wilayah, apalagi Paser adalah kabupaten penyangga Kalimantan Selatan dan calon kawasan pendukung IKN (Ibu Kota Nusantara, red),” jelasnya.
Politikus dari daerah pemilihan PPU–Paser ini menekankan, peningkatan jalan-jalan penghubung akan memberi dampak signifikan terhadap pemerataan pembangunan dan membuka akses wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi.
Ia pun mengingatkan bahwa posisi Paser yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan menjadikannya simpul strategis dalam lalu lintas orang dan barang. Karena itu, perhatian anggaran dari Pemprov Kaltim harus tetap diprioritaskan.
“Jangan sampai karena wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan, lalu justru tidak diperhatikan. Padahal Paser ini punya potensi besar, termasuk sebagai penyangga pangan untuk IKN ke depan,” tegasnya.
Terkait penganggaran, Abdurrahman menyebut bahwa pada 2025, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan sekitar Rp200 miliar untuk infrastruktur jalan di Paser. Namun, ia mendorong agar pada tahun anggaran berikutnya jumlah tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan.
“Kami harap pada 2026 mendatang, ada penambahan signifikan. Kalau tidak disupport dari provinsi, percepatan pembangunan akan melambat. Apalagi jalan adalah urat nadi perekonomian dan logistik,” katanya.
Ia juga menambahkan, dari tujuh anggota DPRD Kaltim dari Dapil PPU–Paser, empat di antaranya merupakan putra daerah Paser yang berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
“Empat orang dari kami adalah putra daerah Paser, dan kami berkomitmen mengayomi dan mengawal pembangunan di daerah kami. Tapi kami tetap bekerja untuk seluruh dapil, bukan hanya satu kabupaten. Kepentingan rakyat adalah yang utama,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Abdurrahman menegaskan bahwa status jalan yang mantap seharusnya dijadikan pijakan untuk memperluas pembangunan, bukan sebagai alasan untuk mengurangi perhatian anggaran.
“Status mantap bukan akhir, melainkan awal untuk memperluas akses dan mendorong pertumbuhan. Jangan sampai jalan mantap, tapi pembangunan mandek,” pungkasnya.
Penulis: Selamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti
