Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ Warnai Pelantikan Kepala Daerah, Mahasiswa Desak Kebijakan Pro-Rakyat
JAKARTA – Demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ kembali digelar di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Aksi ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah baru dan bertujuan untuk mendesak pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan bagi kepala daerah yang baru dilantik agar segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Ya, benar, kami menggelar aksi ini sebagai pengingat bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menyejahterakan rakyatnya,” ujar Herianto saat dikonfirmasi pada Selasa (18/2/2025).
Demonstrasi ini juga merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas ketidakresponsifan pemerintah terhadap tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya pada Senin (17/2/2025).
“Kami sangat kecewa karena pemerintah tidak pernah sekalipun mau menemui massa aksi untuk mendengarkan tuntutan kami,” tegas Herianto.
Menurutnya, pemerintah yang tidak tanggap terhadap aspirasi rakyat menjadi alasan utama penamaan aksi ini sebagai ‘Indonesia Gelap’, yang mencerminkan kurangnya keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan aspirasi masyarakat.
Herianto menyebutkan bahwa jumlah peserta demonstrasi kali ini akan lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya.
“Jumlah peserta pasti akan meningkat jika pemerintah tetap tidak merespons tuntutan kami,” katanya.
Massa aksi tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Ia berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan sebelum aksi semakin meluas.
Dalam aksi sebelumnya yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta, para demonstran menyampaikan 13 tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:
1. Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut proyek strategis nasional yang dianggap menghambat reforma agraria sejati.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam suara kritis di kampus.
4. Menghapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi dalam kehidupan sipil.
5. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak mereka.
6. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai mengancam kepentingan rakyat.
7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen guna meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
11. Mendorong efisiensi serta perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.
12. Menolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib.
13. Melakukan reformasi Kepolisian Republik Indonesia guna meningkatkan profesionalisme.
Aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran. []
Nur Quratul Nabila A
