Denmark Angkat Suara soal Greenland, NATO Disebut Bisa Berakhir

JAKARTA — Ketegangan diplomatik antara Denmark dan Amerika Serikat kembali mengemuka setelah Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyampaikan penolakan keras terhadap wacana pencaplokan Greenland oleh Amerika Serikat. Frederiksen menegaskan, langkah sepihak semacam itu tidak hanya akan melanggar kedaulatan, tetapi juga berpotensi mengguncang fondasi aliansi militer NATO yang selama puluhan tahun menjadi pilar keamanan kawasan Atlantik Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan Frederiksen sebagai respons atas kembali mencuatnya keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Greenland, pulau strategis di kawasan Arktik yang kaya sumber daya mineral, berada di bawah kendali Washington. Isu ini mencuat tak lama setelah operasi militer AS di Caracas, Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, sebuah tindakan yang mengejutkan komunitas internasional.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran serius di Denmark dan Greenland. Greenland merupakan wilayah semi-otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark dan secara otomatis menjadi bagian dari NATO. Kekhawatiran itu semakin menguat karena Trump tidak hanya menyampaikan keinginan politik, tetapi juga tidak sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Frederiksen menyampaikan peringatan tegas terkait implikasi keamanan yang dapat muncul jika AS benar-benar mengambil langkah ekstrem terhadap wilayah sesama anggota NATO.
“Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berakhir,” kata Frederiksen kepada stasiun televisi Denmark TV2 pada hari Senin (05/01/2026) waktu setempat.
“Artinya, itu termasuk NATO kita dan dengan demikian keamanan yang telah diberikan sejak akhir Perang Dunia Kedua,” cetus pemimpin Denmark itu, dilansir kantor berita Associated Press, Selasa (06/01/2026).

Nada serupa juga disampaikan Perdana Menteri Greenland, Jens Frederik Nielsen, yang secara terbuka mengecam komentar Trump. Keduanya menilai pernyataan Presiden AS tersebut tidak hanya provokatif, tetapi juga berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan hubungan antarnegara yang selama ini dibangun atas dasar kerja sama dan saling menghormati.

Trump diketahui telah berulang kali menyuarakan ketertarikan AS terhadap Greenland sejak masa transisi kepresidenannya hingga awal periode jabatan keduanya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Trump menyatakan tidak menutup opsi penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut. Pernyataan terbarunya kepada wartawan, “mari kita bicara tentang Greenland dalam 20 hari,” semakin memperkuat kekhawatiran bahwa rencana intervensi bisa saja dipercepat.

Menanggapi hal itu, Frederiksen menekankan bahwa setiap pernyataan Trump harus diperlakukan dengan serius.
“Trump harus dianggap serius” ketika dia mengatakan dia menginginkan Greenland.
“Kami tidak akan menerima situasi di mana kami dan Greenland diancam dengan cara ini,” tambahnya.

Sejumlah pemimpin Eropa dilaporkan menyatakan solidaritas terhadap Denmark dan Greenland. Mereka menilai isu ini bukan sekadar persoalan bilateral, melainkan menyangkut stabilitas kawasan dan kredibilitas NATO sebagai aliansi pertahanan kolektif.

Dalam konteks geopolitik global yang semakin tidak menentu, wacana pencaplokan wilayah sesama sekutu dinilai dapat membuka preseden berbahaya. Denmark menegaskan akan mempertahankan kedaulatan Greenland dan mendorong penyelesaian setiap perbedaan melalui jalur diplomasi, bukan tekanan atau ancaman kekuatan militer. []

Siti Sholehah.