Desa Muara Kaman Ulu Prioritaskan Sanitasi dan RTLH, Bukti Nyata Pembangunan Inklusif

ADVERTORIAL – Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, kembali menunjukkan langkah progresif dalam pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Melalui program pembangunan sanitasi dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), desa ini menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan secara konkret dan berkelanjutan.

Desa Muara Kaman Ulu meluncurkan program pembangunan 20 unit sanitasi dan perbaikan 10 unit RTLH. Program ini menyasar warga miskin yang belum memiliki akses sanitasi layak dan tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Kepala Desa Hendra menjadi penggerak utama program ini. Ia menggandeng PT Baratabang melalui program CSR untuk membangun 12 unit sanitasi senilai Rp10 juta per unit. Pemerintah desa juga mengalokasikan Dana Desa untuk membangun tambahan 8 unit sanitasi dengan nilai Rp5 juta per unit.

Penerima manfaat adalah keluarga yang terdaftar dalam PKH, BPNT, dan data kemiskinan resmi dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan Perkim. Bantuan RTLH diberikan dalam bentuk material bangunan, bukan uang tunai, untuk memastikan penggunaan tepat sasaran.

Program ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dengan Lokasi kegiatan tersebar di wilayah Desa Muara Kaman Ulu, yang menjadi prioritas karena tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan fasilitas dasar.

Menurut Hendra, akses terhadap sanitasi dan tempat tinggal layak adalah hak dasar yang harus dipenuhi. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya menyentuh infrastruktur besar, tetapi juga kebutuhan paling mendasar warga miskin,” ujarnya, (08/11/2025).

Program ini juga sejalan dengan visi pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Pembangunan sanitasi dilakukan melalui dua skema pendanaan: CSR PT Baratabang dan Dana Desa. Sementara itu, perbaikan RTLH dilakukan dengan anggaran Rp10 juta per unit, disalurkan dalam bentuk material bangunan.

Pemerintah desa juga tengah menunggu juknis terbaru dari pemerintah pusat terkait alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 20 persen untuk program ketahanan pangan. Meski menghadapi potensi defisit anggaran tahun depan, Hendra menegaskan bahwa program yang berdampak langsung pada masyarakat miskin akan tetap menjadi prioritas.

Langkah Desa Muara Kaman Ulu menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan desa dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, serta pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, desa ini terus bergerak menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. []

Redaksi