Dialog Buruh dan DPR Bahas Draf RUU Ketenagakerjaan Baru
JAKARTA – Hubungan antara serikat buruh, parlemen, dan pemerintah kembali diuji dalam audiensi resmi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/09/2025). Pimpinan DPR RI menerima langsung kehadiran perwakilan koalisi serikat buruh yang datang membawa draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi mereka.
Audiensi tersebut dipimpin oleh dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, dengan kehadiran sejumlah anggota Komisi IX DPR. Dari pihak pemerintah, tampak Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Muktarudin.
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi dari koalisi serikat buruh.
“Pertemuan hari ini merupakan respons dari DPR RI terhadap surat permohonan audiensi dari KSP-PP terkait penyampaian draf RUU Ketenagakerjaan,” ujar Dasco di Gedung Nusantara.
Kehadiran pejabat eksekutif bersama legislatif dalam forum tersebut dipandang sebagai bentuk sinyal politik penting. Menurut Dasco, hal ini menunjukkan keseriusan negara untuk menuntaskan revisi regulasi ketenagakerjaan dengan memperhatikan aspirasi pekerja.
“Menunjukkan komitmen bersama untuk mendengarkan, membahas, dan nantinya akan merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan,” imbuhnya.
RUU Ketenagakerjaan yang dibawa serikat buruh berisi sejumlah prinsip dasar dan pasal usulan. Draf tersebut mencakup perlindungan buruh lintas sektor, mulai dari pekerja manufaktur, buruh digital platform, hingga tenaga honorer dan pekerja migran. Serikat buruh menekankan pentingnya regulasi yang lebih menjamin kepastian kerja, perlindungan sosial, serta standar pengupahan yang layak di tengah tantangan ekonomi global.
Dasco memastikan bahwa pintu parlemen terbuka lebar bagi usulan itu. Ia menyebut DPR siap mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum merumuskan kebijakan.
“Demi terciptanya UU yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa. Komitmen kami juga adalah mendengarkan bersama-sama, mencari solusi yang terbaik bagi rakyat,” kata Dasco.
Dengan diterimanya audiensi ini, rencana aksi demonstrasi besar di depan DPR yang sebelumnya dirancang serikat buruh pun batal digelar. Delegasi buruh memilih jalur dialog formal sebagai bentuk dorongan politik yang lebih konstruktif.
Langkah ini dinilai sebagai titik awal baru dalam perumusan undang-undang yang akan berpengaruh pada jutaan pekerja Indonesia. Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang negosiasi antara negara dan masyarakat sipil masih tersedia, meski tantangan pembahasan RUU tentu akan panjang dan penuh tarik ulur kepentingan. []
Diyan Febriana Citra.
