Dinkes Kukar Soroti Kolaborasi Antar OPD dalam Pembangunan Daerah

KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berperan aktif dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar pada Rabu (12/03/2025) di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar. Forum ini diadakan dengan tujuan menyelaraskan program kerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Kusnandar, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk menyamakan persepsi antar OPD yang memiliki keterkaitan program. Menurut Kusnandar, terdapat sejumlah program yang saling bersinggungan dan perlu disinkronkan antar OPD. “Contohnya, dalam program jaminan kesehatan, Dinkes memiliki anggaran untuk iuran BPJS, tetapi data penerima yang layak dibebaskan dari iuran ada di Dinas Sosial. Hal ini yang perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Kusnandar juga mengingatkan bahwa sektor kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh OPD dan kecamatan. Ia menyoroti pentingnya koordinasi dengan kecamatan dalam rangka menjangkau masyarakat yang tersebar di desa-desa. “Kecamatan harus terlibat dalam mobilisasi masyarakat, karena tanpa keterlibatan mereka, program yang dijalankan tidak akan efektif,” tambahnya.

Selain itu, Kusnandar menyebutkan bahwa Dinkes Kukar memiliki 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi dalam menjalankan program kesehatan. Setiap program tersebut berhubungan erat dengan OPD lain, seperti program BPJS yang melibatkan Dinas Sosial untuk pendataan penerima manfaat, penanganan stunting yang berkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), serta Program Puskesmas Ramah Anak yang membutuhkan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Forum ini menjadi harapan bagi Dinkes Kukar untuk membangun kesepahaman antar OPD dalam menjalankan program secara terintegrasi. Dengan adanya sinkronisasi antar OPD, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kusnandar menutup pembicaraan dengan menyatakan, “Penting bagi kita untuk menyatukan program-program ini agar dapat saling mendukung. Dengan kolaborasi yang baik antar OPD, kita bisa mencapai pelayanan yang lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.” Forum ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis bagi Pemkab Kukar untuk mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan warga. []

Penulis: Slamet