Dispora Kaltim: Potensi Pemuda Ada, Tapi Payung Hukum Belum Turun
ADVERTORIAL — Di tengah potensi besar yang dimiliki generasi muda Kalimantan Timur, jalan untuk memberdayakan mereka secara optimal justru terhambat oleh persoalan administratif di tingkat pusat. Program-program strategis yang dirancang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Dispora Kaltim) belum bisa dijalankan lantaran belum rampungnya Grand Design Kepemudaan Nasional (GDK) yang disusun Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI).
Akibat ketiadaan dokumen panduan nasional tersebut, pelaksanaan program kepemudaan di tingkat provinsi belum memiliki landasan legal yang sah. Padahal, banyak inisiatif dan konsep pemberdayaan pemuda telah disiapkan oleh Dispora Kaltim. Namun semuanya terpaksa ditunda.
“Kami tergantung dengan Grand Design Kepemudaan RI yang dilaksanakan Kemenpora, yang dibuat Kemenpora,” ujar Analis Muda Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kaltim, Hasbar Mara, saat ditemui di Kadrie Oening Tower Samarinda, Senin pagi (07/07/2025).
Hasbar menekankan bahwa belum rampungnya GDK Nasional membuat daerah tidak bisa mengambil langkah konkret. “Kalau belum jadi itu kami di tingkat provinsi belum bisa, belum bisa apa-apa,” katanya dengan nada tegas.
Dampak dari kekosongan arah kebijakan ini bukan sekadar tertundanya program. Para pemuda yang menjadi target utama justru kehilangan momentum untuk tumbuh dan berdaya. Sementara bonus demografi terus berjalan, ketidaksiapan sistematik seperti ini dapat berujung pada kesia-siaan potensi generasi produktif.
“Karena dasarnya kan harus provinsi itu, dikhawatirkan nanti apa yang dimuat di Grand Design Kepemudaan Provinsi itu tidak sinkron serta tidak sinergi dengan apa yang dibuat dalam desain besar sekarang ini,” jelas Hasbar.
Ketidaksinkronan antara pusat dan daerah berisiko melahirkan program yang tidak sejalan dengan visi nasional. Hal ini tidak hanya melemahkan efektivitas, tetapi juga menciptakan pemborosan anggaran dan tenaga.
“Kalau tidak sinkron, nanti program-program yang kita buat juga tidak bisa nyambung dengan target dan tujuan nasional,” tambahnya.
Dispora Kaltim sendiri mengaku telah memiliki peta jalan dan berbagai inisiatif konseptual yang siap digarap. Namun semua itu belum dapat dijalankan selama belum ada rilis resmi dari pemerintah pusat.
“Sudah ada konsep awal, tapi belum bisa kami eksekusi, karena kami harus menunggu rilis resmi dari Kemenpora,” ungkap Hasbar lebih lanjut.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi vertikal antara pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang kepemudaan. Ketika pusat lambat mengambil keputusan, daerah hanya bisa menunggu, dan pemuda—sebagai tumpuan masa depan bangsa—akhirnya menjadi korban dari stagnasi kebijakan.
Dispora Kaltim berharap Kemenpora RI dapat segera menyelesaikan dokumen Grand Design Kepemudaan Nasional secara resmi. Langkah ini diperlukan agar seluruh provinsi bisa segera menyesuaikan arah program dan tidak kehilangan waktu berharga untuk mencetak pemuda yang berkualitas, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.[]
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Aulia Setyaningrum
