DP3A Didorong Wujudkan Kebijakan Responsif Gender
SAMARINDA — Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Fahri Rozano, menekankan pentingnya komitmen serius dari semua pihak dalam memastikan partisipasi perempuan menjadi bagian integral pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Fahri di sela kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, ke Kantor DP3A Kaltim pada Jumat (09/05/2025).
Fahri menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini tidak hanya pada tahap identifikasi persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan gender, tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Ketika suara perempuan benar-benar didengar, maka pemerintah daerah akan mampu merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perempuan tidak boleh hanya dijadikan objek dalam berbagai program pembangunan, melainkan harus dilibatkan aktif sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Menurutnya, tanpa kehadiran perempuan dalam seluruh tahapan tersebut, maka hasil pembangunan berisiko tidak menjawab persoalan yang sebenarnya dihadapi di lapangan.
“Partisipasi perempuan sangat diperlukan, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar mereka dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang ada,” terang Fahri.
Selain itu, Fahri menilai bahwa proses perencanaan program masih perlu pembenahan. Akses perempuan untuk terlibat secara setara dalam perumusan kebijakan dinilai belum optimal, sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan yang terus berulang.
“Secara umum, pembangunan memang telah berjalan baik. Namun, hingga kini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketimpangan gender yang ada,” pungkasnya.
Ia juga menekankan bahwa upaya meningkatkan kualitas perencanaan program pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi perlu dukungan dari masyarakat, organisasi perempuan, dan pihak swasta.
Diskusi tersebut turut dihadiri Menteri PPPA Arifah Fauzi, yang dalam sambutannya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kualitas kebijakan yang berpihak pada perempuan.
Dengan keterlibatan yang lebih luas, Fahri optimistis kebijakan pembangunan di Kaltim akan semakin inklusif dan mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Penulis: Nur Quratul Nabila | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
