DPMD Kukar Dorong Desa Bergerak, Bukan Sekadar Menunggu
TENGGARONG – 193 desa di Kutai Kartanegara (Kukar) tak lagi hanya menanti dana bantuan dari Provinsi. Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bankeu Pemdes 2023–2024 dan asistensi teknis untuk 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mengajak para perangkat desa untuk bersikap aktif: menyusun rencana, menyamakan langkah, dan memperkuat arah pembangunan.
Dua hari penuh, Rabu–Kamis (16–17 Juli 2025), Ruang Serbaguna Bappeda Kukar menjadi pusat diskusi dan klarifikasi, tempat pemerintah desa bertemu, bertanya, dan mencari solusi bersama unsur kecamatan sebagai pembina.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Poino, menyebut bahwa tiap desa dipastikan menerima dana Rp75 juta dari Pemprov Kaltim. Tapi pencairannya belum bisa dilakukan karena kendala kesiapan—baik penganggaran maupun penyusunan RABDes.
“Awal tahun sempat terjadi keraguan, sehingga ada desa yang belum menganggarkan dan ada yang sudah, namun belum tepat penggunaannya. Itulah mengapa kami lakukan verifikasi secara menyeluruh,” jelas Poino.
Tujuan kegiatan ini bukan sekadar mengevaluasi data tahun lalu. Lebih dari itu, Monev menjadi ruang penyelarasan agar desa paham prioritas penggunaan anggaran sesuai petunjuk Gubernur—mulai dari pembangunan posyandu, MCK, hingga penataan batas desa.
DPMD menekankan agar desa yang belum menyusun RABDes segera menyelesaikannya agar penyaluran bisa dilakukan. “Kalau desa sudah siap, maka dana bukan hanya sekadar janji, tapi menjadi alat perubahan yang nyata,” tutup Poino.[]
Redaksi03
